Jokowi Minta RUU Terorisme Dipercepat

berbagi di:

Presiden Joko Widodo meminta proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipercepat.

Menurut Jokowi, perlu ada payung hukum yang kuat guna memberantas terorisme sampai ke akarnya. Dengan demikian, aparat keamanan bisa lebih maksimal dalam melakukan penindakan.

“Saya ingin RUU Antiterorisme ini segera dikejar ke DPR. Pak Menko Polhukam (Wiranto) agar bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya,” tandasnya ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Sejauh ini, pembahasan RUU Antiterorisme telah memakan waktu lima kali masa sidang. Pembahasan telah memasuki masa sidang keenam yang akan berakhir 28 Juli mendatang.

Sementara itu, sejak Januari 2016 sampai sekarang, terjadi setidaknya enam aksi teror berupa pelemparan bom, peledakan bom, serta penyerangan terhadap aparat kepolisian. Teror terakhir, peledakan bom panci di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5).

“Karena (RUU) ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum untuk memudahkan, untuk memperkuat aparat-aparat kita bertindak di lapangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta TNI dilibatkan dalam memberantas terorisme bersama Polri.”Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira Menko Polhukam sudah mempersiapkan untuk ini,” tukasnya.

Terkait pencegahan, Presiden meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kian aktif melakukan pencegahan di sekolah, tempat ibadah, dan penjara. Termasuk juga media sosial yang belakangan menjadi media untuk menyebarkan paham radikalisme dan kebencian.

“Kemudian juga di media sosial, karena ini akan sangat mengurangi aksi-aksi terorisme yang hampir semua negara mengalami,” pungkasnya.

 

Sumber : Media Indonesia