Kabinet Ahli

berbagi di:
reshuffle-kabinet-_160726113443-415

Di periode pertama, Jokowi telah memulai pekerjaan besar untuk memajukan NKRI. Biarkan dia menuntaskan pekerjaan itu di periode kedua. Tugas kita semua, termasuk koalisi, ialah memberikannya keleluasaan membentuk kabinet.

 
Zaken kabinet ialah keniscayaan jika sebuah pemerintahan hendak mengelola negara secara maksimal. Kabinet model itu pula yang kita harapkan dibangun presiden terpilih untuk merealisasikan visi-misi dan segudang janji selama memerintah hingga lima tahun ke depan.

Zaken kabinet atau kabinet ahli ialah syarat yang tak bisa ditawar sebagai entitas yang menjalankan kebijakan negara. Ketika kabinet diisi orang-orang yang dipilih berbasiskan keahlian dan profesionalitas, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara pun akan lebih mudah terwujud.

Belakangan, sejumlah kalangan termasuk tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif meminta Jokowi yang diyakini memenangi piplres untuk betul-betul merekrut para profesional sebagai pembantunya di kabinet. Jokowi diharapkan superteliti memilih menteri sehingga pemerintahan di periode keduanya jauh lebih berdaya guna.

Tuntutan pembentukan zaken kabinet itu wajar. Namun, kita juga mesti memahami bahwa bukan berarti orang partai diharamkan untuk menjadi pembantu presiden. Berpolitik pada hakikatnya ialah mendapatkan kekuasaan sehingga amat wajar jika parpol anggota koalisi mendapatkan jatah kursi di kabinet setelah menang pilpres.

Mendikotomikan orang partai dan nonpartai untuk membangun zaken kabinet tidaklah tepat. Zaken kabinet memang harus mengutamakan para profesional, tetapi ia juga bisa dipilih dari kalangan parpol. Tidak sedikit orang pintar, dan profesional hebat yang berasal dari parpol.

Yang paling penting ialah bagaimana memastikan para ahli dari kalangan partai itu meluruhkan seluruh kepentingan politiknya begitu dipercaya masuk kabinet.

Jokowi pun sebenarnya mulai merintis zaken kabinet setelah memenangi Pilpres 2014. Namun, harus kita akui, masih ada menteri usulan dari parpol yang sebenarnya minim keahlian, tapi dipaksakan.

Berpijak dari pengalaman, elok nian jika parpol menunjukkan dukungan nyata bagi terbentuknya kabinet profesional. Sebagai anggota koalisi yang sudah berkeringat untuk memenangi kompetisi sehingga layak mendapatkan jatah kursi kabinet, elok nian jika mereka tak lagi memaksakan figur untuk dipilih presiden.

Akan lebih baik jika parpol mendasarkan usulan pada kompetensi figur, tidak asal-asalan yang penting bisa mengamankan kepentingan mereka. Akan lebih baik lagi jika mereka menyodorkan lebih dari satu orang sehingga presiden punya pilihan lebih.

Membentuk kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dialah yang paling tahu siapa yang pantas menjadi pembantunya untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, jangan ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun termasuk parpol anggota koalisi.

Di periode pertama, Jokowi telah memulai pekerjaan besar untuk memajukan NKRI. Biarkan dia menuntaskan pekerjaan itu di periode kedua. Tugas kita semua, termasuk koalisi, ialah memberikannya keleluasaan membentuk kabinet.