Kades Kotafoun Diduga Palsukan Data Penerima BLT

berbagi di:
img-20200526-wa0059

Warga Kotafoun usai melaporkan Kades ke Polsek Biboki Anleu. Foto: Gusty/VN

 

 

 

Gusty Amsikan

Kepala Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Yohanes Maria Vianei Manek, dilaporkan ke Polsek Biboki Anleu, Jumat (22/5). Yohanes dilaporkan warganya sendiri karena diduga kuat memalsukan tanda tangan warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Yohanes juga diduga memasukan nama-nama aparat desa ke dalam daftar penerima BLT Dana Desa. Hal tersebut dinilai menyalahi aturan karena aparat desa tidak diperbolehkan menerima BLT Dana Desa.

Pelapor yang juga warga Desa Kotafoun, Jetro Padja, ketika diwawancarai wartawan mengatakan masyarakat Desa Kotafoun merasa sangat tidak puas dengan ulah kepala desa yang memalsukan tanda tangan penerima BLT Dana Desa. Hal tersebut terungkap dalam sebuah diskusi bersama warga. Pada saat itu, salah seorang perangkat desa mengaku bahwa tanda tangan para penerima BLT dipalsukan oleh perangkat desa.

Mendengar pengakuan adanya praktik pemalsuan tanda tangan tersebut, warga penerima BLT pun beramai-ramai meminta pertanggungjawaban kepala desa. Sayangnya, hal tersebut memicu terjadinya kericuhan sehingga warga penerima BLT memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polsek Biboki Anleu.

“Mereka beralasan pemalsuan tanda tangan itu dilakukan karena ada desakan dari dinas terkait untuk segera masukan data penerima BLT, tetapi karena kami melihat ada unsur pidana, kami lalu melaporkan ke Polsek Biboki Anleu. Kami minta pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan agar praktik pemalsuan dokumen tidak terjadi lagi,”jelasnya.

Ia menambahkan warga Desa Kotafoun sangat berharap Pemerintah Kecamatan Biboki Anleu dapat segera mengambil alih penyaluran BLT. Pasalnya, saat ini warga sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap perangkat desa.

Kapolsek Biboki Anleu, Iptu Kristian Kase ketika dikonfirmasi media ini, Selasa (24/5) mengaku, pihaknya telah menerima laporan dari warga terkait pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Kotafoun.

Pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut.

“Kita akan segera panggil pelapor dan terlapor untuk diambil keterangan terkait dengan laporan tersebut. Jika memang benar aparat desa melakukan pemalsuan tanda tangan atas perintah kepala desa, maka kita akan proses hukum kasus ini lebih lanjut,”pungkasnya.

Sementara, Kepala Desa Kotafoun, Yohanes Maria Vianei Manek mengakui pihaknya memang memalsukan tanda tangan 175 penerima BLT di desa tersebut. Pemalsuan tanda tangan itu dilakukannya dibantu dengan para perangkat desa lainnya. Hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan data dari dinas terkait dan pihaknya sama sekali tidak berniat menggelapkan anggaran BLT.

Menurut Yohanes, format yang ditandatangani bukanlah format untuk pertanggungjawaban keuangan.

Anggaran untuk BLT hingga saat ini masih tersimpan di rekening desa. Ia mengakui langkah pemalsuan tanda tangan tersebut adalah perbuatan keliru dan bertentangan dengan hukum, namun pihaknya tidak memiliki maksud untuk menggelapkan anggaran. Meskipun demikian, pihaknya akan bersikap kooperatif dan menghadapi proses hukum yang ada. (bev/ol)