Kadis PRKP TTS masih Ditahan

berbagi di:
foto-hal-01-cover-kasat-lantas-tts-110419

Kapolres TTS Totok Mulyanto

 

 

Mutiara Malahere

Penyidik Polres TTS hingga saat masih menahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kadis PRKP) TTS, Jacob Benu selaku tersangka dalam kasus lakalantas yang menewaskan seorang bayi usia 1 bulan dan lima lain luka-luka. Polres belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan demi kelancaran proses hukum dan mempertimbangkan perasaan dari keluarga korban lakalantas.

Kapolres TTS Totok Mulyanto kepada VN, Sabtu (13/4), mengatakan, dalam kasus lakalantas ini penyidik melihat adanya unsur kelalaian dari tersangka dalam mengemudikan mobilnya hingga menabrak kendaraan lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Penyidik masih mempertimbangkan berbagai aspek,terutama pemenuhan alat bukti materill dan formil, serta perasaan keluarga korban lakalantas.

Baginya, penangguhan penahanan sesuai KUHAP, penyidik memiliki diskresi kepolisian untuk menentukan pemberian diskresi berdasarkan pertimbangan penting dan mendesak, serta mengutamakan keadilan hukum bagi keluarga korban.

“Kami objektif dalam menangani kasus ini. Sejak awal kejadian kami langsung mengamankan tersangka agar tidak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti dan kami tetap menjaga perasaan dan rasa keadilan keluarga korban. Kami akan mempertimbangkan penangguhan penahanan sesuai dengan sifatnya terutama mendesak untuk kepentingan pembangunan,” jelas dia.

Kapolres Mulyanto mengatakan surat damai antara kedua belah pihak akan menjadi bahan pertimbangan hakim di pengadilan, namun tidak menggugurkan proses hukum.

Terpisah, Bupati TTS Epy Tahun mengatakan pihaknya sangat mendukung proses hukum terhadap Kadis PRKP yang telah berstatus tersangka dalam kasus lakalantas. Pihaknya juga akan mengambil langkah antisipasi apabila terjadi hal yang tidak terduga seperti Kadis PRKP resmi ditahan.

“Kami sangat mendukung penuh proses hukum terhadap Kadis PRKP, dan kami siap mengambil langkah untuk mengantisipasi agar tidak menghambat kepentingan pembangunan daerah,” ungkap Epy.

Terkait jaminan, lanjut Epy, aturan Permendagri telah membatasi kewenangan kepala daerah yang bisa menjadi jaminan ketika salah satu stafnya tersandung kasus hukum.

“Kami sebagai pimpinan daerah dibatasi oleh aturan sehingga saya enggan berkomentar terkait hal tersebut, sebab yang dapat menjadi jaminan harus dari keluarga tersangka seperti istri, anak, atau saudara, serta kerabatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, lakalantas terjadi pada Rabu (3/4) sekitar pukul 13 30 wita ketika mobil Fortuner bernomor polisi DH 1790 CA yang dikendarai oleh Kadis PRKP TTS Jacob Benu melaju dari arah Batu Butih menuju Soe.

Sementara dari arah berlawanan sebuah mobil rental jenis APV tanpa plat DH dikemudikan oleh Meki Liu yang memuat enam penumpang dari Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, yang hendak berangkat ke Kupang.Tiba di lokasi kejadian, mobil Fortuner mendadak masuk ke jalur kanan dan menabrak mobil AVP.

Seorang bayi yang sedang digendong ibunya, terpental dan meninggal dunia. Lima penumpang APV lainnya mengalami luka-luka.
Tersangka Jacob Benu sendiri pernah mengakui bahwa lakalantas tersebut akibat kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan. Dia mengaku kehilangan fokus saat melaju di lokasi kecelakaan. (tia/R-4)