Kajari Manggarai Barat Lapor KPPS Ke Bawaslu

berbagi di:
img-20190417-wa0091

Kajari Julius Sigit kristanto
sedang melapor KPPS TPS 10 Desa Gorontalo di sekertariat Bawaslu Mabar. Foto: Gerasimos Satria/VN

 

Gerasimos Satria

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai Barat Julius Sigit Kristanto, Rabu (17/4) melapor secara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Desa Gorontalo, Kecamatan Manggarai Barat ke pihak Bawaslu.

KPPS dilapor lantaran menghalangi Kajari Manggarai Barat untuk melakukan pencoblosan di TPS 13 Desa Gorontalo.

Julius Sigit Kristanto kepada wartawan usai melapor mengaku perbuatan KPPS di TPS 13 Desa Gorontalo adalah perbuatan melanggar aturan seperti menghalangi orang atau pemilih untuk menyalurkan hak suara. Padahal sesuai aturan, KPPS tidak boleh melarang-larang pemilih untuk menyampaikan suara di TPS.

Dia menjelaskan alasan dirinya melaporkan KPPS TPS 10 Desa Gorontalo ke Bawaslu, alasan mendasar karena KPPS menolak Kajari Mabar yang mengantongi A5  untuk menggunakan hak pilihnya pada jam 08.00-09.00 WITA. KPPS justru menyampaikan agar Kajari gunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 Wita saja.

Dia merasa tidak puas atas perlakuan KPPS tersebut sehingga ia mendatangkan Ketua KPU Manggarai Barat, Robertus V.Din untuk menjelaskan kepada KPPS terkait dengan perosedur penggunaan A5 dalam Pemilu 17 April 2019. Pada Kesempatan itu Robertus mengatakan KPPS harus mengikuti aturan KPU.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Frumensius Menti, kepada media di Bawaslu membenarkan soal adanya laporan dugaan menghalang-halangi Kejari untuk mencoblos di TPS 13,.

“Saat ini laporannya sedang dipelajari di Bawaslu, jika ada kekurangan maka Bawaslu akan meminta kembali data tambahan,” kata Frumen. (bev/ol)