Kajari TTU Kaget Mengetahui Dugaan Korupsi di TTU Bernilai Fantastis

berbagi di:
ilustrasi dacing hukum

 

 

 

Gusty Amsikan

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU mengaku pihaknya baru mengetahui adanya kasus dugaan korupsi dana Pilkada TTU pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU tahun 2010 sebesar Rp 12 miliar, paket pekerjaan bidang pendidikan tahun anggaran 2008, 2010, dan 2011 pelaksanaan tahun 2011 sebesar Rp 45 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten TTU, paket jalan perbatasan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 5.216.709.000 pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten TTU, paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp11.009.724.000 pada RSUD Kefamenanu dan paket pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Kefamenanu tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10.004.528.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU.

Kasus-kasus dugaan korupsi tersebut diketahui setelah pihaknya didatangi oleh Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU, pada Senin (2/12) lalu. Pasalnya pada saat pergantian kepemimpinan Kajari lalu, tidak ada serah terima memori kasus yang memuat daftar kasus dugaan korupsi tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penelitian dan bakal mengungkap kasus-kasus tersebut jika ada alat bukti yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten TTU, Bambang Sunardi kepada wartawan Selasa (3/12) di ruang kerjanya, usai berdialog bersama MP3K.

Bambang mengatakan kedatangan Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MP3K) TTU guna menyampaikan petisi terkait penanganan sejumlah kasus korupsi di Kabupaten TTU mengungkap fakta terkait adanya kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini tidak diketahui pihaknya. Kasus-kasus tersebut di antaranya kasus dugaan korupsi dana Pilkada TTU pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU tahun 2010 sebesar 12 miliar, paket pekerjaan bidang pendidikan tahun anggaran 2008, 2010, dan 2011 pelaksanaan tahun 2011 sebesar 45 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten TTU, paket jalan perbatasan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 5.216.709.000 pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten TTU, paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp11.009.724.000 pada RSUD Kefamenanu dan paket pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Kefamenanu tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10.004.528.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU.

Menurut Bambang, selama ini pihaknya tidak mengetahui adanya kasus-kasus tersebut lantaran pada saat pergantian kepemimpinan Kajari lalu, tidak ada serah terima memori kasus yang memuat daftar kasus dugaan korupsi tersebut. Pihaknya hanya menerima surat eksekusi putusan MA. Hal tersebut membuat pihaknya menganggap bahwa semua kasus tindak pidana khusus telah clear dan tidak ada tunggakan.

“Sewaktu pergantian Kajari tidak disertakan. Kami anggap itu sudah clear. Pidsus tidak ada tunggakan kasus. Yang ada hanya eksekusi keputusan MA. Sementara mengenai tunggakan kasus tidak diserahkan, jadi kami anggap itu tidak ada perkara. Kasus-kasus ini baru kami ketahui setelah kedatangan perwakilan masyarakat kemarin. Kasus-kasus itu sudah kami ketahui namun belum dipastikan berapa kerugian negara yang timbul,”jelasnya.

Bambang menambahkan setelah ini, pihaknya akan melakukan penelitian terkait ada tidaknya penanganan terhadap kasus-kasus tersebut dan seperti apa tindak lanjutnya. Pihaknya akan mengungkap kasus-kasus tersebut jika ada alat bukti yang kuat. Untuk itu, pihak-pihak yang melapor harus memberikan informasi yang mendetail berupa dokumen. Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai terjadi fitnah karena tidak ada alat bukti yang akurat.

“Hal ini akan kami teliti, apakah ada penanganan, seperti apa tindak lanjutnya. Akan kami buka semua, kalau memang ada. Kami berpedoman satu, kalau ada laporan jangan hanya laporan harus ada bahan, agar ada alat buktinya. Tolong berikan secuil informasi berupa dokumen yang ada. Kami akan cari informasi yang lainnya. Jangn hanya melapor. Jangan sampai kitalah yang dituduh memfitnah orang,”pungkasnya.

Sebelumnya Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten TTU guna menyampaikan petisi dan seruan yang mempertanyakan komitmen penuntasan kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani Kejari TTU. Sebelumnya, Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TTU telah melayangkan petisi kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Kajati NTT, dan Kajari TTU atas macetnya penanganan sejumlah dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri TTU sejak tahun 2015 lalu.(bev/ol)