Kajati NTT Ingatkan soal Pengawalan Proyek Infrastruktur

berbagi di:
foto-hal-03-181019-master-terkait-hl

Penandatanganan berita acara pada upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi NTT di kantor Kejati NTT, kemarin. Foto: kekson Salukh/VN

 

 

Kekson Salukh
Peran hukum dan penegakan hukum di lingkungan kejaksaan dituntut mampu menjadi landasan terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan merata sehingga proses penegakan hukum yang benar, bermartabat dan dapat dipercaya.
Demikian disampaikan Kepala Kejasaan Tinggi (Kejati) NTT Pathor Rahman dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai (Kajari) Kabupaten Kupang dan Pejabat Kepala Tata Usaha Kejati NTT, di aula Sasando Kejati NTT, Kamis (17/10) pagi.

Kejati NTT Pathor Rohman mengatakan, dalam sebuah jabatan perlu disadari bahwa semua itu harus dimaknai sebagai sumpah, ikrar serta janji bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain, masyarakat, bangsa, terlebih kepada Tuhan.

Mutasi, promosi, alih tugas, dan penempatan pada setiap jabatan selalu dilandasi penelaahan dan pertimbangan secara jelas dan menyeluruh.

“Keputusan mutasi jabatan itu tidak sekadar hanya bertujuan sebagai bagian dari upaya mendorong pemantapan profesionalitas, peningkatan wawasan dan pengalaman saja, tetapi juga sangat mempertimbangkan hal penting dan esensial lain berkaitan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas seseorang agar tidak mencederai dan merusak harkat dan martabat lembaga milik kejaksaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, penempatan personel pada suatu jabatan merupakan cerminan dari capaian kinerja yang telah ditunjukkan sebelumnya.
Sebagai bagian dari pengembangan organisasi, katanya, maka pergantian dan penempatan seseorang pada sebuah jabatan adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi besar kejaksaan sebagai institusi penegak hukum agar tetap eksis profesional dan dapat diandalkan.

“Mutasi adalah penataan, pembaharuan, pergantian, dan penyegaran organisasi agar lembaga kejaksaan kuat dan menjadi semakin baik, maju, siap dan sempurna harus selalu menjadi perhatian dan diharapkan akan mampu merespon dinamika perkembangan berbagai persoalan dan masalah yang harus dihadapi yang semakin beragam dan kompleks,” jelasnya.
Program Pendampingan
Kajati NTT juga mengingatkan soal pendampingan dan pengawalan oleh lembaga kejaksaan terhadap proyek-proyek fisik yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, empat tahun terakhir pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan kejaksaan berkontribusi langsung melalui program pendampingan, pengawalan dan berperan mengamankan proyek strategis yang telah selesai maupun sedang dikerjakan.

Pathor menegaskan jajaran kejaksaan harus menyelaraskan posisi dan perannya, menempatkan hukum dan penegakan hukum sebagai instrumen pemerintah dan juga masyarakat untuk berkontribusi mendukung terwujudnya setiap program pemerintah yang sudah direncanakan dan ditetapkan menjadi tujuan dari proses pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Sebagaimana saya sampaikan yang saat ini tidak hanya bangunan fisik saja, tetapi secara menyeluruh juga upaya membangun peradaban manusianya untuk memungkinkan manusia Indonesia mampu tampil sejajar menghadapi persaingan global,” urainya.

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim menjelaskan, upacara pelantikan dan serah terima jabatan Kajari Manggarai dari pejabat lama Sukoco, kepada pejabat baru Yoni Pristiawan Artanto serta Kajari Kabupaten Kupang dari pejabat lama Ali Sunhaji kepada pejabat baru Shirley Manutede, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati NTT dari pejabat lama Shirley Manutede kepada pejabat baru, Anton Markus Londa.

“Kita berharap kepada tiga pejabat baru di lingkup Kejati NTT ini terus meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum di wilayah kerja masing-masing,” tandasnya. (mg-10/D-1)