Kantor Gubernur Dipenuhi Peti Mati TKI, Para Aktivis Serukan Moratorium TKI

berbagi di:
Kantor Gubernur Dipenuhi Peti Mati TKI, Para Aktivis Serukan Moratorium TKI

 

Sebagai bentuk protes terhadap terus jatuhnya korban human trafficking di NTT, para aktivis dari puluhan organisasi di Kupang dan sekitarnya mengusung sejumlah peti mati saat melakukan aksi demo di Kupang, Rabu (28/3).

Mereka menyerukan segera moratorium (penghentian sementara waktu) pengiriman TKI ke luar negeri.

Aksi damai itu dilakukan di Mapolda dan kantor Gubernur NTT. Mereka mengusung sejumlah replika peti jenazah sebagai bentuk protes bahwa NTT sudah menjadi ‘provinsi jenazah TKI’. Sebab, setiap tahun, selalu mendapat kiriman peti jenazah TKI.

Pantauan VN, saat di Mapolda NTT, massa yang tergabung dalam Aksi Rakyat NTT Menggugat itu mendesak polisi mengusut tuntas kasus-kasus human trafficking (perdagangan orang) dengan menyeret semua pelakunya ke proses hukum.

Di Mapolda NTT para aktivis diterima Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadir Krimun) Polda NTT AKBP Bambang Hermanto.
Setelah berorasi, ratusan massa mengusung peti mati melakukan long march menuju kantor Gubernur NTT. Mereka ingin bertemu dan berdialog dengan Gubenur Frans Lebu Raya. Namun, niat massa bertemu Gubernur tidak berhasil karena gubenur tidak berada di tempat.

Merasa kesal, sejumlah massa merusak meriam kuno peninggalan zaman perang di halaman gedung Sasando itu. Di halaman kantor Gubernur, massa secara bergantian berorasi.

Mereka menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Selain itu, mendesak aparat penegak hukum menangkap dan mengadili mafia perdagangan orang. Pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang adalah bagian dari kolonialisme sehingga harus diturunkan dari jabatannya, dan dipenjarakan.

Dalam orasi disampaikan bahwa setiap tahun, NTT selalu menerima peti jenazah yang dikirim dari Malaysia. Kebanyakan dari mereka adalah TKI ilegal.

“Pemimpin kita hanya bisa trenyuh, tetapi tidak bisa punya kebijakan. Tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di NTT. Bahkan

Presiden pun tidak memiliki rencana yang memadai untuk melawan perdagangan orang. Padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan narkoba,” ungkap Lani Koroh, salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Ia mengatakan, pengiriman TKI baru boleh dilakukan jika semua Layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok
dan BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT.

Selain itu, BLK harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT dan anak-anak yang putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang memadai, serta setiap kepala desa telah mendata secara rinci warganya yang melakukan migrasi dan mencatat berapa warga yang hilang atau pergi keluar.
Siapkan Fasilitas
Aktivis lainnya, Baklis Soraya Tanof saat membacakan pernyataan sikap di halaman kantor Gubernur NTT, menegaskan, pejabat pemerintah tidak hanya menangis, tapi harus menyiapkan fasilitas untuk para korban trafficking.
Salah satunya dengan mempersiapkan ambulance.

“BP3TKI mengadopsi kebijakan Kemenlu, bahwa siapa pun yang meninggal
dalam situasi apa pun tidak dibedakan berdasarkan alasan administrasi, tetapi mereka tetap dilayani sebagai warga negara. Sering terjadi jenazah para buruh migran terbengkalai di ruang kargo tanpa perhatian,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Kemenlu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga pusat lainnya harus segera mendata para TKI yang sudah tidak memiliki surat yang sah dan segera membantu mereka untuk mendapatkan dokumen ketenagakerjaan yang sah.

“Selain itu Kemenlu juga harus berjuang untuk mendata anak-anak Indonesia yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Salah satunya adalah anak dari Almarhum Maria Gorety Mamo,” katanya.
Pemprov Bentuk Satgas
Gubenur NTT, Frans Lebu Raya dalam keterangan persnya kepada wartawan, kemarin mengatakan, Pemprov NTT bersama instansi terkiat terus melakukan pencegahan pengirim TKI secara illegal keluar negeri. Menurutnya, setiap TKI yang berangkat harus memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang benar.

“Hal yang menjadi perhatian serius Pemprov NTT terus menerus membenahi berbagai kebijakan dan proses yang mesti dilalui oleh calon TKI dengan melibatkan berbagai satgas dan gugus tugas untuk mencegah ke luar secara ilegal,” kata Lebu Raya.

Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tidak melarang orang berpergian ke luar negeri, tapi harus memenuhi semua prosedur. Menurutnya, jika pergi sesuai prosedur, maka ada jaminan bagi TKI jika terjadi masalah di kemudian hari.

“Pemerintah sama sekali tidak melarang orang bepergian ke luar negeri untuk mencari kerja, tapi pemerintah mendorong boleh pergi melalui prosedur yang sah, sehingga kalau ada ada apa-apa semua bisa bertanggung jawab,” ujarnya.

Lebu Raya mengatakan, ke depan proses administasi dan pengirim TKI harus dimulai dari desa dengan melibatkan semua tokoh dan pihak-pihak terkait. Pemerintah desa, lanjutnya, harus mengetahui warganya pergi ke luar negeri
bersama siapa dan melalui prosedur yang benar.

“Harus memberikan perhatian kepada PJTKI supaya kerja dengan tanggung jawab. Polisi dan jaksa tindak tegas dalam hal penegakan hukum manakala ada ketahuan ada yang nakal,” kata Lebu Raya.

Ia menambahkan, tindakan pencegahan saat inu harus benar-benar dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Menurutnya, saat ini tengah dibentuk tim untuk mendata keberadaan TKI di luar negeri terutama di Malaysia.

“Saat ini kami tengah membentuk timn untuk mendata ini, untuk mendata yang ilegal yang sudah ada di sana. Saya dapat informasi mereka yang Ilegal di sana tidak mau pulang,” ujarnya.
Lebu Raya berharap, perusahaan pengerah tenaga kerja harus bekerja dengan niat hati yang baik untuk membantu orang lain mencari pekerjaan di luar negeri. Menurutnya, urusan paspor dan lainnya, bukan urusan gubernur atau bupati, namun para bupati tentunya tidak menutup mata terkait persoalan TKI ilegal. (pol/D-1)