Kasus Bagi-bagi Tanah Pemkot Kupang, Max Bunganawa Akui Ada Pembahasan Level Pimpinan terkait Peta Kavling

berbagi di:
img-20210112-wa0032

 

Kasubag Tata Pemerintahan Kota Kupang Max Bunganawa sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus bagi-bagi tanah Pemkot Kupang, Selasa (12/1).

 

 
Simon Selly

 
MAX Bunganawa, saksi dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Pembagian Tanah Pemkot Kupang, menjelaskan bahwa sesuai informasi dari atasannya Kabag tatapem Kota Kupang, Yanuar Dally bahwa sebelumnya sudah ada pembahasan antara pimpinan, yaitu mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean dan Kepala BPN kota Kupang Alm Sumral Buru Manoe.

Hal itu disampaikannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang saat sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi bagi-bagi tanah pemerintah kota Kupang hari ini.

Dalam keterangannya saksi menyampaikan bahwa dirinya diperintah oleh Kabag tatapem Yanuar Dally untuk bersama pihak pertanahan mengukur tanah kavling di depan Hotel Sasando.

Max Bunganawa hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Thomas More yang dilakukan secara daring.

Dalam persidangan saksi menyampaikan dirinya bersama pihak BPN Kota Kupang yang turun ke lokasi untuk menentukan tanah kavling tersebut.

Saksi mengaku bahwa bahwa SK kavling ditujukan untuk 39 orang penerima, dan permohonan untuk menerima tanah kavling dilakukan oleh 3 orang yang mana sepasang pasutri Yonahes Lay dan Maria May serta mantan istri Sekda Martace Tallan.

Max juga mengaku, pembagian tanah kavling dua kali pada tahun 2016 dan 2017.
Saksi mengaku sudah ada persetujuan sebelumnya antara pimpinan Walikota Kupang dan Alm. Sumral Buru Manoe, yang mana dirinya diberitahukan oleh Kabag tatapem Tanuar Dally yang saat itu bertemu kedua pimpinan di ruang pimpinan.

“Saya diperintahkan oleh atasan pak Kabag yang mana saat itu pak kabag dipanggil oleh pak Walikota dan di sana sudah ada pak Alm. Sumral yang mulia,” ungkap Max.

Sidang dipimpin oleh majelis hakim Dju Jhonson Mira Mangngi yang didampingi hakim anggota Ari Prabowo dan Ibnu Kholik.

Selain itu turut hadir jaksa penuntut umum Kejati NTT, Herry C. Franklin, Hendrik Tiip dan terdakwa Thomas More yang didampingi penasehat hukum Mardan Yosua Nainatun bersama Yoseph Paty Bean, Siprianus Puru Bebe, dan Farida Wulandari.

Pada keterangannya saksi Max Bunganawan juga menjelaskan bahwa dari 39 orang penerima tanah kavling ada sejumlah empat atau lima orang penerima yang belum menyelesaikan kepengurusan SK kavling Salah satunya Ketua DPRD kota Kupang Yeskiel Loudue.

“Ada 4 atau 5 orang yang belum selesai kepengurusan SK (surat keputusan) kavling salah satunya ketua DPRD kota Yeskiel Loudue, Selain itu dari ketiga pimpinan DPRD dan Wakil di antaranya Cristian Baitanu yang telah memiliki SHM. Namun pak Teni Medah dan Yeskiel Loudue Belum miliki SHM,” jelas Max dalam persidangan. (Yan/ol)