Kasus Bagi-bagi Tanah Pemkot Naik Status

berbagi di:
Kajari Kota Kupang, Maks Oder Sombu
Kajari Kota Kupang, Maks Oder Sombu

Umbu Mykal

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Kupang sudah menaikkan status penanganan kasus bagi-bagi tanah milik Pemerintah Kota Kupang pada 2016-2017, dari penyelidikan intelijen ke penyelidikan. Tim jaksa akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait guna memastikan indikasi korupsi dalam kasus bagi-bagi aset milik pemerintah ini.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang Maks Oder Sombu, kemarin, mengatakan, jaksa sudah mengamankan 19 dari 21 sertifikat tanah untuk kepentingan penyelidikan.
Ke-19 sertifikat yang diamankan itu, kata dia, dikembalikan oleh pihak-pihak yang menerima tanah.
“Dari 21 sertifikat tanah, baru 19 sertifikat yang sudah diamankan. Dua lainnya masih dipegang oleh penerima tanah,” kata Maks.
Menurut dia, dari dua sertifikat yang belum diamankan, salah satu penerima sudah dihubungi pihak kejaksaaan, dan satunya lagi masih didalami melalui pemeriksaan.
“Yang kami hubungi itu ia sudah bersedia untuk mengembalikan, tetapi yang satu lagi masih kita dalami. Kalau punya niat baik, kami akan lakukan pemeriksaan di bagian Pidsus. Target kami dari kasus ini adalah untuk mengembalikan aset-aset negara yang disalahgunakan,” jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT melalui Tim Pidsus untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung.
“Peningkatan status ini bukan dari penyelidikan ke penyidikan tetapi naiknya status ini dari tahap penyelidikan intelijen ke penyelidikan pidsus. Tentu dengan peningkatan status ini akan banyak hal yang bisa ditemukan sehingga bisa menjadi terang masalah ini,” ujar Maks.
Ia mengakui, dalam kasus ini sebanyak 105 orang yang sudah dimintai keterangannya. Beberapa di antaranya adalah pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang, sejumlah mantan anggota DPRD Kota Kupang, pejabat Pemkot dan penerima tanah. “Sampai sejauh ini belum ada tersangka karena masih dalam proses penyelidikan oleh Tim Pidsus,” kata Maks.
Dia menambahkan bahwa tanah pemkot yang dialihkan itu berada di wilayah Kelurahan Kelapa Lima, Sikumana dan Fatukoa. Luasnya mencapai ribuan hektare (ha). “Pada waktu aset pemkot ini dialihkan, SK-nya ditandatangani Wali Kota Kupang saat itu, Pak Jonas Salean. Beliau tentu akan dimintai keterangannya,” katanya.
Sebelumnya, mantan anggota Dewan Kota, Daniel Hurek dimintai keterangan oleh jaksa terkait kasus ini. Ia mengaku beberapa rekan se-fraksi saat aktif di Dewan, juga dipanggil untuk dimintai keterangan oleh jaksa.
Anggota Dewan Yuven Tukung juga dimintai keterangannya. Usai diperiksa, kepada wartawan ia mengaku menerima surat penunjukan lokasi tanah. “Saya tidak tahu sama sekali lokasinya. Apalagi luasnya saya tidak hafal karena waktu itu hanya disodorkan saja namun saya tidak mengecek dan hanya simpan saja di rumah,” ujarnya. (mg-21/D-1)