Kasus Bagi-bagi Tanah Pemkot, Satu Tersangka dari Kalangan Dewan

berbagi di:
abdul-hakim-2

Abdul Hakim
Kepala Penerangan dan Hukum Kejati NTT

 

 

 
Michael Umbu

 
PENYIDIK Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) kembali berjanji akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi bagi-bagi tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang di Jalan Veteran dan depan Hotel Sasando, Kota Kupang, pekan depan. Salah satu tersangkanya berasal dari kalangan DPRD Kota Kupang.

Kajati NTT Yulianto melalui Kepala Penerangan dan Hukum Kejati NTT Abdul Hakim saat ditemui VN di ruang kerjanya, kemarin, mengakui terjadi penundaan penetapan tersangka kasus tersebut lantaran padatnya kegiatan di internal kejaksaan.

“Kegiatan selama dua minggu (terakhir) sangat padat, mulai dari kunjungan kerja Kajati NTT ke daratan Flores, Rakernis bersama Pidum dan bagian Intel serta pengawasan,” ucapnya.
Abdul mengatakan, pekan depan dipastikan dilakukan penetapan tersangka untuk kasus bagi-bagi tanah di Kota Kupang.

“Dalam waktu dekat, kita sudah bisa menetapkan siapa tersangkanya yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu,” kata dia.

Dari Kalangan Dewan

Saat ditanya siapa saja tersangka, ia mengatakan, salah satunya dari kalangan anggota DPRD. “Ada tersangka dari kalangan DPRD dan itu sudah sangat jelas dari hasil pemeriksaan Ketua Tim penyidik bahwa terjadi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penetapan tersangka sebenarnya sudah dijadwalkan, yakni akhir September. Namun ditunda karena tidak ingin terburu-buru.

“Penyidik masih memastikan. Jika sudah dilakukan penetapan tersangka, maka tidak ada yang berlindung jeratan hukum,” tegasnya.

Dalam kasus ini, sebanyak 40 saksi sudah dimintai keterangannya oleh tim penyidik Kejati NTT.

“Untuk kasus ini, hampir sekitar 40 orang saksi yang sudah diperiksa, selain itu dokumen dan sertifikat tanah juga sudah dilakukan penyitaan,” ujar Ketua Tim Penyidik, Robert di ruang rapat Kejati NTT.

Kajati Yulianto kepada tim penyidik memerintahkan agar tegas menegakkan keadilan dalam menangani kasus ini.
“Anda bisa bayangkan saja, tanah seluas itu hanya dibayarkan kepada negara Rp200 ribu. Jika Anda periksa mereka pertanyakan dengan nuraninya bagaimana tanah seluas itu hanya dibayar seperti itu?” kata Yulianto.

Ia mengatakan, ada informasi bahwa pasaran tanah tersebut mencapai Rp7 juta sampai Rp10 juta (per meter persegi). Bayangkan dengan luas tanah 17.000 m², kita bisa menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp140 miliar,” tegasnya. (D-1/yan/ol)