Kasus Korupsi Perpanjangan Break Water PPI, Kejaksaan Apresiasi Pengembalian UP oleh Terpidana dan Keluarga

berbagi di:
img-20201015-wa0036

 

Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rote Ndao Agus Ba’ka (tengah), istri terpidana Arie I Huma Adolfina Uy (ketiga dari kiri), bersama anaknya, serta Kasi Tindak Pidana Khusus Muji Achmad Muthaqin, Kasi Perdata & TUN Mart Mahendra Sebayang, Muhamad Yanuar Muslim, dan Megawati SK Alunpah, diabadikan saat penyerahan Kerugian Keuangan Negara berupa Uang Pengganti (UP) di kantor Kejari Rote Ndao, Rabu (14/10). Foto: Frangky Johannis/vn.

 

 

 
Frangky Johannis

 
KELUARGA terpidana kasus korupsi pada pekerjaan Perpanjangan Break Water Penangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Arie I Huma, Rabu (14/10), menyerahkan Kerugian Keuangan Negara berupa Uang Pengganti (UP), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2245L/Pid.Sus/2015 tanggal 19 November 2015, sebesar Rp 196.494.865 melalui Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Demikian disampaikan Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rote Ndao Agus Ba’ka yang didampingi Kepala Seksi Perdata & TUN Mart Mahendra Sebayang kepada VN, di ruang kerjanya, Kamis (15/10) petang.

Menurutnya, pihak keluarga terpidana Arie I Huma pada Rabu (14/10), telah mengembalikan UP sebesar Rp 196.494.865 itu kepada dirinya selaku Plt Kajari Rote Ndao, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus Muji Achmad Muthaqin, Kasi Perdata & TUN Mart Mahendra Sebayang, Muhamad Yanuar Muslim, dan Megawati SK Alunpah, di kantor Kejari setempat.

Dikatakan Agus, pihak kejaksaan sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh keluarga terpidana Arie I Huma yang diwakili oleh istri Adolfina Uy bersama anaknya, yang secara sukarela dan tidak ada paksaan, serta dengan kesadaran hukum yang tinggi datang mengembalikan uang pengganti, walaupun perkara tersebut telah diputus enam tahun yang lalu.

Menurut Agus, sikap ini diharapkan menjadi contoh bagi para pihak yang sementara menjalani hukuman dan mempunyai kewajiban baik itu kerugian negara, denda, dan uang pengganti kepada negara sebagai akibat dari perbuatan hukum yang merugikan keuangan negara.

“Kami sudah laporkan hal ini kepada Bapak Kajati NTT dan beliau sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas langkah yang diambil terpidana Arie I Huma beserta keluarga yang mengembalikan uang pengganti tersebut,” kata Agus.

Dikatakannya, ini membuktikan bahwa lembaga kejaksaan selalu berinovasi untuk mengedukasi masyarakat dalam penegakkan hukum tidak takut, tetapi sadar sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang.

“Kita terus berupaya mengedukasi masyarakat agar kesan angker kejaksaan sebagai penegak hukum berubah menjadi humanis dan memperoleh kepercayaan publik,” imbuhnya.

Dengan pengembalian uang pengganti tersebut, kata Agus, maka terpidana hanya menjalankan pidana pokok yang sudah dijalaninya, sedangkan hukuman subsider selama dua tahun kurungan (penjara) tidak lagi dijalani.

Untuk diketahui, terpidana Arie I Huma didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dakwaan subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam putusan terpidana Arie I Huma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair. (yan/ol)