Kasus Lahan Hypermart Store, Tim Jaksa dan BPKP Saling Menunggu

berbagi di:
foto-hal-01-kasi-penkum-kejati-ntt-abdul-hakim

 

Abdul Hakim
Kasipenkum Kejati NTT

 

 

 

Simon Selly
PROSES penyelidikan kasus pengalihan tanah Pemkab Kupang di Jalan Frans Seda, Kota Kupang belum juga jelas. Tim Kejari Kabupaten Kupang dan Tim BPKP Perwakilan NTT terkesan “saling tunggu”.

Hingga kini, Tim Kejati NTT masih menungu hasil audit kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTT, sedangkan Tim BPKP NTT menunggu jadwal dilakukan ekspose kasus bersama tim jaksa Kejari Kupang, sebelum melakukan penghitungan kerugian negara.

“Untuk kasus tanah di Hypermart itu, tim masih melakukan pendalaman sembari menunggu hasil dari BPKP (Perwakilan NTT),” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati NTT Abdul Hakim, Sabtu (21/11) malam, melalui pesan WhatsApp.

Aset pemerintah yang dialihkan ke pihak ketiga itu terletak di Jalan Frans Seda, di lokasi yang ada gedung Hypermart Store (lahan eks kantor Dinas PU Kabupaten Kupang), dan hingga kini BPKP NTT sedang melakukan audit.

Sedangkan tim penyidik Pidsus Kejari Kupang telah memeriksa 28 saksi. Termasuk mantan Bupati Kupang Ayub Titu Eki diperiksa penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Selasa (15/9).

Ian Prasetyo  Kepala BPKP
Ian Prasetyo
Kepala BPKP

Terpisah, Kepala BPKP Perwakilan NTT, Iwan Prasetyo mengatakan, pihaknya akan melakukan ekspose kasus tersebut bersama dengan tim jaksa Kejari Kupang, sebelum menurunkan tim mengaudit kerugian negara. “Jadwalnya masih diatur dan masih menunggu kesepakatan waktu yang pas dengan pihak Kejaksaan,” ungkap Iwan Prasetyo.

Iwan juga menambahkan, sebelum menurunkan tim untuk melakukan audit pihaknya terlebih dahulu akan gelar ekspose bersama pihak Kejaksaan.

“Minggu ini sudah kita jadwalkan, namun kemudian ada perubahan lagi, tapi teman-teman sedang koordinasi intens bersama pihak Kejaksaan untuk ekspose,” katanya.

Kajari Kabupaten Kupang Shirley Manutede usai melakukan ekspose kasus bersama Tim Kejati NTT mengungkapkan bahwa mengaku pihaknya telah mememriksa 28 orang saksi.

Selain itu, sudah ada hasil perhitungan dari aprisal/ahli penilai aset, yang menghitung nilai kontribusi yang wajar dari pihak kedua ke pihak pertama. “Nilai yang dibayarkan pihak kedua Rp2,5 miliar untuk 30 tahun atau Rp6,9 juta per bulan. Diduga adalah nilai yang tidak wajar atau terlalu kecil,” beber Shirley.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang itu, sampaikan, saksi-saksi yang diperiksa sudah hampir rampung, dan tinggal saksi dari pihak kedua yang berdomisili di Jakarta. (E-1/yan/ol)