KD Tutup, 30 PSK Pindah ke Kos

berbagi di:
foto-hal-06-metro-kd-051019

Koordinator Organisasi Perubahan Sosial Indonesia cabang NTT Adelia Mai membentangkan spanduk dan celana dalam (CD) sebagai bentuk protes karena sebanyak 30 orang pekerja seks komersial (PSK) tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos sebesar Rp6 juta dan tiket kembali ke daerah asal, Jumat (4/10).

 

 
Stef Kosat

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI resmi menutup lokalisasi Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 30 penghuni eks KD pindah ke kos-kosan milik masyarakat yang tersebar di Kota Kupang.

Penutupan lokalisasi terbesar di Kota Kupang tersebut dilakukan melalui kegiatan deklarasi penutupan dan pemulangan para pekerja seks komersial (PSK) ke daerah asal masing-masing yang digelar di halaman kompleks lokalisasi tersebut, Jumat (4/10).

Di sela-sela kegiatan deklarasi tersebut, sebanyak 30 orang PSK eks KD yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos RI melakukan aksi demo dan meminta tanggung jawab Pemkot Kupang serta Kemensos untuk membantu mereka juga.

Koordinator Aliansi Tolak Penutupan KD Adelia Mai, mengatakan, Pemkot Kupang jangan hanya mau mengambil pajak dan isi dalam CD mereka, tanpa memperhatikan hak hidup 30 orang PSK yang masih terkatung-katung di KD.
Pemkot Kupang dan Kemensos harus bertanggung jawab terhadap 30 orang yang ada di KD. Pemkot Kupang dinilai hanya berjanji memberikan pelatihan untuk peningkatas kapasitas bagi para PSK, lalu tiba-tiba diberikan uang tanpa pelatihan dan dipulangkan begitu saja.

Adelia mempertanyakan kerja Pokja yang ada di dalam Kompleks KD. Karena pokja tidak memiliki data akurat mengenai jumlah PSK yang menghuni kompleks KD tersebut. Pokja dinilai bermain mata dengan oknum-oknum yang ada di Dinas Sosial maupun Kemensos RI.

“Banyak PSK yang sudah tinggal di kos-kosan milik masyarakat, karena mereka menolak dipulangkan. Apakah Wali Kota mau memberi makan untuk 30 orang PSK yang masih terkatung-katung, pastinya tidak sanggup kan,” kata Adelia.

Kalau hanya bisa tutup KD tanpa pertanggunjawaban secara utuh bagi semua PSK, menurut Adelia, maka sebaiknya tidak usah tutup kalau tidak sanggup. Selain itu, kalau selama ini Pemkot masa bodoh dengan makan-minum, nasib PSK, dan hak hidup lainnya, maka 30 orang PSK akan tetap menjual diri di KD demi bertahan hidup apapun risikonya.

Menurut Adelia, para PSK akan terus bekerja walaupun KD sudah ditutup. PSK tetap bekerja melayani tamu karena tidak mungkin wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mau memberi makan atau pun tempat tinggal gratis di rumah jabatan Wali Kota Kupang yang megah itu.

Baca juga:

RT tidak Dilibatkan Soal KD

“Mudah-mudahan ada tawaran untuk PSK tinggal di rumah jabatan Wali Kota dari pak Jefri. Setelah tinggal di rumah jabatan kami akan buka lapak baru di sana karena 30 orang PSK belum mendapat bantuan dari Kemensos,” kata
Adelia yang juga Koordinator Organisasi Perubahan Sosial Indonesia cabang NTT (OPSI).

Salah satu PSK yang tidak mendapatkan bantuan Kemensos Sri Hartini, mengatakan, dia akan tetap beroperasi di KD.

“Mau lewat pintu belakang atau pintu depan tidak peduli. Yang penting bisa menghasilkan uang untuk makan dan mengirim sebagian bagi biaya pendidikan anaknya. Karena kalau tidak beroperasi kami mau makan apa. Jadi kalau Pemkot Kupang mau tutup KD ya semua PSK harus diperhatikan untuk dipulangkan semuanya. Saya sudah didata sebanyak empat kali oleh Pokja dan Dinas Sosial, tapi tidak mendapatkan bantuan,” kata Sri.

Sri merasa aneh karena ketika dirinya mempertanyakan statusnya ke Kemensos maupun Dinsos, tapi namanya tidak termasuk dalam rombongan PSK yang dipulangkan ke daerah asal. Jadi kalau PSK seperti kami 30 orang ini belum pulang, maka otomatis kami masih kerja.

“Karena kami merasa ditinggal oleh pemerintah jadi kami boleh dong bekerja cari duit. Kita tetap bekerja untuk makan dan mau masuk lewat pintu mana itu tidak penting intinya harus bisa dapat makan,” kata Sri.