Kejati kembali Janji Segera Tetapkan Tersangka

berbagi di:
foto-hal-01-cover-090519-headshoot-abdul-hakim

 

 

 
Kekson Salukh

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT yang sejak awal Mei lalu menyatakan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan gedung NTT Fair, kembali menebar janji serupa. Kali ini, penyidik Kejati NTT menyatakan paling lambat minggu depan, akan melakukan ekspose kasus sekaligus menetapkan tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Febrie Ardiansyah mengatakan itu melalui Kasi Penkum, Abdul Hakim saat dikonfirmasi VN di ruang kerjanya, Selasa (11/6).

Dia menjelaskan bahwa selama ini tim penyidik masih memastikan semua alat bukti, termasuk saksi-saksi untuk menetapkan tersangka untuk kepentingan pembuktian kasus ini di persidangan nanti.

“Penetapan tersangkanya akan dilakukan dalam waktu dekat, paling lambat setelah minggu ini, hari Selasa atau Rabu (minggu depan),” Jelasnya.

Lebih lanjut Abdul Hakim menjelaskan, saat ini pihak penyidik tengah melengkapi berbagai bukti tambahan termasuk menunggu rampungnya hasil audit kerugian negara dari BPK Perwakilan NTT.

Abdul menjelaskan, BPK memang telah melakukan audit. Namun, dalam kasus korupsi, penyidik tetap meminta audit penghitungan kerugian negara (PKN).

 
Calon Tersangka
Menurut Abdul, penyidik telah mengantongi nama-nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi megaproyek NTT Fair itu. Penetapan tersangka akan dilakukan segera usai pihak penyidik Tipidsus Kejati NTT melengkapi bukti-bukti.

“Saat ini tim penyidik telah mengantongi nama-nama calon tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka akan dilakukan segera. Penyidik masih harus lengkapi semua alat bukti, salah satunya hasil audit PKN dari BPKP,” jelasnya.

Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati NTT telah memeriksa setidaknya 30 saksi termasuk Kepala Dinas PRKP NTT, Naksi Nenabu, PPK Dona Tho, kontraktor, konsultan, mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Sekda NTT, Ben Polo Maing beserta ajudannya masing-masing.
Staf khusus Gubernur NTT Bidang Hukum, Dr Markus Yohanes Hage menanggapi lambannya proses penanganan kasus ini sehingga pihaknya akan segera melaporkan kasus itu ke KPK.

Markus menjelaskan, Pemprov NTT melalui dirinya sudah mempersiapkan semua berkas laporan yang akan disampaikan kepada KPK, 13 Juni mendatang.

Untuk Kasus korusi NTT Fair pemprov meminta supervisi dari KPK, sedangkan kasus pembangunan IGD dan Monumen Pancasila ia meminta KPK untuk melakukan penyelidikan.

Lebih lanjut Markus mengatakan, laporan Pemprov ke KPK RI karena sejatinya penyelidikan di Kejati NTT diragukan lantaran sesungguhnya masyarakat sudah tahu soal aliran dana proyek ini melalui rangkain pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik jaksa. Namun, sampai saat ini, jaksa belum juga menetapkan tersangka. Karena itu, pihaknya akan melapor ke KPK.
Markus menambahkan, yang menandatangani laporan Pemprov ke KPK adalah Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. (mg-10/D-1)