Kepala SMAN Kuanfatu “Nantang” Dikbud NTT

berbagi di:
Obed Naitboho Anggota DPRD NTT
Obed Naitboho
Anggota DPRD NTT

 

Megi Fobia

KEPALA SMA Negeri Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, TTS Jonas Tana tampaknya tak bergeming dengan ancaman pencopotan dirinya dari jabatan. Ia bahkan terkesan “menantang” dengan mengatakan bahwa siap dicopot namun harus sesuai prosedur.

“Saya belum dapat rekomendasi dari Dinas. Kalau memang saya mau dicopot, saya tetap ikuti prosedur. Sehingga jika saya mau dicopot, harus tetap ikuti prosedurnya,” ujar jonas yang dihubungi VN ke ponselnya, kemarin.

Jonas mengaku saat tim dari Dinas P dan K Provinsi turun ke SMAN Kuanfatu dan menggelar pertemuan, ia tidak pernah disampaikan akan ada rekomendasi pencopotan dirinya.

Adapun tim Dikbud NTT yang turun ke sekolah adalah Kabid Dikmen Mathias Beeh, Pengawas Binaan Yunus Taloim, dan GTK Adelino Soares. Menurut Tim, aspek manajerial kepala sekolah sangat lemah sehingga direkomendasikan untuk diberhentikan.

Jonas juga mengakui ada kelalaian dalam pengelolaan Dana BOS yang mana tidak melibatkan Dewan Guru dan hanya oleh bendahara dan operator sekolah. “Tapi tidak ada niat untuk tidak transparan dan itu kelalaian kami sehingga akan dibenahi untuk nanti melibatkan Dewan Guru sesuai arahan tim dari Dinas,” pungkasnya.

 

Dewan Dukung
Sementara itu, DPRD Provinsi NTT mendukung penuh Dikbud NTT merekomendasikan kasus penyimpangan Dana BOS SMAN Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk diproses hukum.

Proses hukum kasus itu harus dilakukan jika memang hasil kajian Tim Dikbud NTT menemukan ada indikasi penyimpangan dana BOS di sekolah tersebut.

“Sekarang zaman transparan sehingga dana BOS harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah. Kalau memang menurut tim dari Dinas ada indikasi, maka wajib diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata anggota DPRD NTT Obed Naitboho, Rabu (5/8).

Dana BOS dikucurkan untuk menjamin mutu pendidikan. Karena itu jika ada indikasi penyalahgunaan, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, baik secara internal pemerintahan maupun oleh aparat penegak hukum.

Jika dalam pemeriksaan oleh lembaga berwenang atau auditor ternyata ada masalah administrasi, maka wajib dilakukan pembenahan agar tidak terulang lagi. Selain itu, diaudit untuk memastikan kesalahan administrasi atau adanya unsur kerugian negara. (R-4/yan/ol)