Kerja Sama Bidang Pelayanan yang Paling Mungkin

berbagi di:
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore

 

Leksi Salukh

 

 

Rencana kerja sama antara Pemkot Kupang dengan Pemkab Kupang terkait penyediaan air bersih bagi warga kota, sedang disusun oleh tim pengkaji yang dibentuk Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.

Namun, sebelum semuanya disodorkan untuk dibahas bersama, Direktur Utama PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang Johanis Ottemoesoe yang dihubungi VN Senin (4/9) malam, mengimbau agar bentuk kerja sama yang ditawarkan sebaiknya terkait pelayanan.

Dimintai komentarnya semalam, Johanis Ottemoesoe yang akrab disapa John menjelaskan batalnya kerjasama antara Pemkot dan Pemkab Kupang di masa pemerintahan sebelumnya, adalah masalah pembayaran kw meter.

“Waktu itu dalam MoU Pemkot minta kami (Pemkab) harus bayar ke Pemkot per meter kw Rp 1.000 karena alasan kami mengembangkan usaha di wilayah kota. Ini yang tidak bisa sepakat karena soal berusaha, siapa pun dan di manapun, semua orang dan badan usaha bisa lakukan. Nah, ini yang mandeg terus sampai sekarang,” aku John.

Bagi John yang juga kandidat calon Wakil Bupati Kupang itu, sebetulnya opsi lain yang juga mendatangkan perdebatan saat itu adalah soal bagi hasil. Kotasi bagi hasil ini, disalahpahami karena Pemkab dianggap berusaha di wilayah kota. “Ini yang tidak tepat. Secara sederhana, bagi hasil dalam ilmu ekonomi adalah antara dua pihak yang sama-sama menanamkan modalnya. Atau ada pernyataan modal berupaya lahan, surat berharga, dan lain. Ini juga perlu dicermati,” katanya.

Menjawab VN, bentuk kerja sama seperti apa yang paling ideal untuk kedua belah pihak, John mengatakan bahwa kerja sama pelayanan yang paling mungkin dilakukan untuk jangka pendek sekarang. “Kalau VN tanya saya pribadi kerja sama seperti apa, maka saya jawab pelayanan. Karena kalau merger atau penggabungan, apalagi take over, akan butuh waktu lama sekali,” bebernya.

Untuk penggabungan (Merger) apalagi pengambilalihan (take over), jelas John, harus dibicarakan dengan berbagai pihak dan melibatkan banyak pihak dan menguras banyak anggaran. “Pokoknya yang dua ini (Merger dan take over), kita lupakan dulu sekarang,” ujarnya.

Saat ini, kaya John, Pemkab Kupang menyuplai 48 persen kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kupang. Sedangkan sisanya dilayani oleh PDAM Kota Kupang bersama Pemprov (BLUD SPAM Dinas PU NTT).
Menjawab VN terkait kewajiban PDAM Tirta Lontar kepada Pemkot selama ini, John mengaku pihaknya selalu membayar penggunaan air bawah tanah kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang.

 
Tidak Ambil Alih
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore kepada VN Senin (4/9) seusai berpidato dalam Paripurna Istimewa di DPRD Kota Kupang menjelaskan,bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini sedang dikaji Tim Teknis dari PDAM Kota Kupang dari berbagai sisi baik hukum, ekonomi, dan sosial.

“Mereka sementara kaji. Tapi prinsipnya sudah ada kemauan bersama untuk bertemu,” kata Jefri.

Menurutnya kesepakatan yang diambil, akan melihat dari semua aspek dan tidak akan serta merta dan tidak akan merugikan satu pihak, tapi sama-sama akan mendapatkan keuntungan.” Kita tidak ambil alih, tapi kita mau tidak ada yang dirugikan. Pokoknya untuk masyarakat Kota Kupang, selagi tidak melanggaran aturan, kita jalankan untuk layani,” katanya tanpa mau menyebut kapan akan digelarnya pertemuan lanjutan.

Sedangkan dalam pidatonya, Jefri juga mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan air bersih, ia telah bertemu Bupati Kupang dan BLUD SPAM Dinas PU Provinsi NTT untuk mencari jalan keluar pemenuhan air bersih bagi warga Kota Kupang.

 
Dewan Desak
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia (FPKBI) Daniel Hurek mendesak Pemkot mengubah format kerja sama yang akan diajukan ke Pemkab Kupang. Karena persoalan selama ini dan menjadi polemik karena MoU merugikan Pemkab Kupang.

“Kita harapkan ada jalan keluar dengan merubah format,” katanya.

Dia menyarankan agar selain membangun kerja sama, perlu juga dipikirkan untuk pengelolaan air laut yang bisa dikonsumsi, ataupun air yang tak layak konsumsi menjadi layak konsumsi. “Kita tak bisa penuhi kebutuhan air Kota Kupang, meskipun ada kerja sama, jadi sambil urus harus berpikir alternatif,” katanya.

Ketua Fraksi Gerindra Merry Salouw mendesak Pemkot jangan hanya membangun komunikasi saja, namun harus direalisasikan secepatnya agar persoalan air bisa terpenuhi dan dinikmati masyarakat. “Kita tunggu hasil kerja samanya, jangan hanya mengkumandangkan tapi realisasikan untuk rakyat nikmati. Warga tunggu janjinya,” tegas Merry.

Ketua Fraksi NasDem Nicki Uly mengingatkan Pemkot bahwa Kota Kupang adalah satu-satunya ibukota propinsi di Indonesia yang belum dapat menyediakan air bersih dalam waktu 24 jam. “Air bersih adalah program utama yang perlu diselesaikan oleh wali kota baru,” harapnya.

Ketua Fraksi Hanura Melkianus Balle mengaparesiasi upaya pertemuan antara Wali Kota dengan Bupati Kupang terkait air bersih.” Saya apresiasi itu karena paling tidak sudah ada komunikasi. Terkait penataan birokrasi, saya kira harus dilakukan dengan profesional dan tanpa memandang siapa dia karena implementasi program harus baik, karena masyarakat menunggu,” harapnya.