Kerugian NTT Fair Rp 12,7 Miliar

berbagi di:
FOTO HAL 01 BERSAKSI ; Ahli dari Politeknik Negeri Kupang M Simamora sedang menyampaikan penjelasan hasil Penelitian kepada Majelis Hakim saat sidang kasus korupsi proyek NTT Fair di Tipikor Kupang , Selasa (03-12) Nahor (2)

Ahli dari Politeknik Negeri Kupang M Simamora sedang menyampaikan penjelasan hasil Penelitian kepada Majelis Hakim saat sidang kasus korupsi proyek NTT Fair di Tipikor Kupang , Selasa (03/12). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 
Kekson Salukh

Sesuai hasil hitung BPKP NTT terhadap kontrak pembangunan fisik proyek NTT Fair, ditemukan adanya kerugian negara Rp12.790.407.327.40 (Rp12,7 miliar lebih).

Hal tersebut dikemukakan saksi ahli dari BPKP NTT Sugeng Yoga Marsasi dalam sidang lanjutan kasus ini di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (3/12). Sidang tersebut juga menghadirkan saksi ahli dari Politekni Negeri Kupang (PNK), Marshinta Simamora.

Sugeng Yoga Marsasi menjelaskan ia menghitung dengan perbandingan prestasi yang pemerintah terima dari rekanan dibandingkan dengan kontrak. “Untuk pembayaran ahli managemen konstruksi sebesar Rp517.015.000 dan kerugian pembangunan Rp12.273.392.000,” bebernya.

Menurutnya, perhitungan kerugian negara dilakukan sesuai dengan hasil audit progres pembangunan dari ahli teknik PNK. Dari situ ia bisa menentukan kerugian negara.

Sementara, saksi Marshinta Simamora dalam penjelasannya mengatakan ada perbedaan laporan kontraktor pelaksana dengan hasil audit tim PNK mengenai progres fisik proyek NTT Fair per 31 Maret 2019.

Dari keterangan saksi ahli terungkap bahwa laporan kontraktor per 31 Maret 2019 yang mengklaim pencapaian progres bangunan mencapai 70,81 persen, ternyata setelah diaudit tim ahli teknik dari PNK hanya mencapai 54,84 persen atau selisih 15,97 persen.

Marshinta menjelaskan, pada 29 April dan 1 Mei 2019 ia diminta penyidik Kejati NTT untuk menghitung progres fisik proyek NTT Fair.
Ia mengaku melakukan audit pembangunan gedung NTT Fair setelah mendapat surat tugas dari direktur PNK, surat permintaan dari Kejati NTT, kontrak pemborongan, Adendum 1, Adendum 2, gambar rencana dan laporan akhir 31 Maret 2019. “Yang hadir dalam pemeriksaan itu, PPK, tim Kejati, Konsultan pengawas dan manager proyek.”ungkapnya.

Menurutnya, laporan hasil proyek dari kontraktor 70.81 persen sedangkan hasil audit tim ahli teknik PNK 54. 84 persen sehingga mediasi minus mencapai 15. 97 persen. Laporan itu meliputi audit Lantai 1, Lantai 2 dan Atap, Pekerjaan Arsitektur Lantai satu 1, Pekerjaan Arsitektur Lantai 2, Arsitektur Ruang MEP, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Elektronik, dan Pekerjaan Mekanikal.

“Di lantai dua terlapor kontraktor bahwa sudah terpasang Granit 60/60 namun nyatanya belum terpasang. Begitu juga jendela yang dilaporkan terpasang ternyata belum terpasang. Escalator pun belum dipasang.”ungkap Simamora.

Menurut Simamora, ia hanya menghitung material yang sudah terpasang, sedangkan material on site (MOS) atau yang sedang dalam perjalanan ia tidak menghitung.

Saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr Yahya mengatakan bahwa sesuai Perpres Nomor 89 ayat 2 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa alat (material) yang belum terpasang belum bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Menjawab pertanyaan JPU Hendrik Tip, terkait adanya meterai yang sama dalam dokumen penawaran lelang dari kontraktor, Dr Yahya menjelaskan bahwa jika ada meterai yang sama dalam dokumen penawaran maka secara otomatis akan digagalkan sebagai pemenang pelelangan.

Terkait penandatangan pakta integritas, Dr Yahya mengaku itu adalah hal wajib yang harus dimasukan dalam dokumen penawaran sebelum pelelangan.

“Pencairan maupun pembayaran harusnya dilakukan sesuai progres bangunan. Pengawas internal itu sebenarnya berperan aktif dalam setiap pengawasan sehingga tidak ada laporan fiktif seperti itu.” ujarnya.

Pantauan VN, sidang dipimpin Hakim ketua Fransiska Paula Nino, didampingi Ali Muhtarom dan Ibnu Kholik sebagai anggota. Tampak hadir JPU Herry Franklin, Hendrik Tip, dan Emersiana Jemahat.

Terdakwa Barter Yusuf didampingi kuasa hukumnya Fransisco Bernando Bessie dan terdakwa Linda Liudianto didampingi kuasa hukumnya Sumarho. (mg-10/S-1)