Kesungguhan TNI Mematuhi Hukum

berbagi di:
tni

 

DISIPLIN ialah muruah bagi prajurit TNI. Ia tersemat dalam butir kedua sumpah prajurit, yakni tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

Mereka yang melanggar jelas mencederai sumpah ini dan sepantasnya dihukum. Pimpinan TNI tidak main-main menerapkan hukum disiplin militer kepada anggotanya. Sebanyak delapan anggota TNI sudah menjadi tersangka atas kasus pembakaran rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya, Papua, September lalu.

Selain itu, 67 prajurit TNI yang terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, juga telah dijadikan tersangka. Pada insiden yang terjadi Agustus lalu itu, mereka dianggap telah melawan hukum dan main hakim sendiri dan mengganggu tertib sosial.

TNI patut diapresiasi. Menko Polhukam Mahfud MD secara khusus mengapresiasi langkah TNI-AD yang telah menetapkan delapan anggotanya sebagai tersangka dalam kasus Intan Jaya.

Berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kemenko Polhukam, juga tim investigasi Komnas HAM, kasus pembakaran itu terjadi pada 19 September. Pada hari yang sama, Pendeta Yeremia Zanambani juga ditemukan terluka dan akhirnya meninggal akibat penganiayaan. Pelaku penganiayaan Pendeta Yeremia masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib.

Respons cepat TNI menunjukkan institusi itu menghormati tata negara demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kekerasan terhadap masyarakat, entah atas urusan pribadi, membela korps, atau apa pun dalihnya, tidak boleh lagi terjadi di negara hukum ini.

Harus jujur diakui bahwa sudah banyak perbuatan nyata TNI untuk melindungi rakyat, termasuk dari pandemi covid-19. Karena itulah, pada perayaan HUT ke-75 TNI, 5 Oktober lalu, Presiden Jokowi memberi apresiasi yang tinggi atas kontribusi TNI.

Menurut Kepala Negara, penugasan terhadap TNI mengawasi protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat ialah tugas operasi militer selain perang. Presiden juga mengapresiasi peran tentara dalam penanggulangan bencana.

Keberhasilan TNI dalam tugas operasi selain perang harus dibarengi dengan kesungguhannya mematuhi hukum. Kasus hukum yang masih melilit anggota TNI hendaknya dijadikan momentum bagi insititusi ini untuk terus berbenah. Kasus seperti yang terjadi di Intan Jaya dan Ciracas tidak boleh lagi terulang. Sudah seharusnya TNI menjadi pengayom dan pelindung masyarakat dalam arti sesungguhnya, bukan hanya slogan.

Masyarakat sipil dan elite politik juga diharapkan ikut membantu TNI agar benar-benar mematuhi hukum. Caranya mudah, jangan sekali-kali menarik TNI untuk melanggar hukum apalagi menggoda TNI untuk menyeberangi wilayah politik praktis.