Ketidaksetujuan bukan Sebuah Penolakan

berbagi di:
viktor-laiskodat

 

 

 

Ayub Ndun

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan bahwa perbedaan pendapat terkait Pinjaman Daerah memang mengemuka. Meski begitu, ketidaksetujuan bukanlah mununjukkan sebuah penolakan. Akan tetapi bagaimana kebijakan (pinjaman daerah) harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya tidak melihat ketidaksetujuan bagian dari penolakan, tetapi mungkin ada aturan yang harus dipahami,” ujar VBL saat memberikan sambutan dalam sidang paripurna ke-12 dengan agenda Penyampaian Akhir Fraksi terkait RAPBD Tahun Anggaran 2020 dan dua Ranperda NTT di ruang sidang utama DPRD NTT, Rabu (27/11) malam.

Pinjaman Daerah, kata VBL, bisa saja dilakukan selain di Bank NTT. Sepanjang kemampuan fiskal Provinsi NTT memadai untuk melakukan pinjaman. “Bisa saja tidak di Bank NTT, Bank Mandiri, bank apapun sepanjang ruang fiskal provinsi ini mampu sesuai aturanya,” ujar VBL.

Pada kesempatan itu, VBL juga mengapresiasi koreksi dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD NTT kepada Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta penyertaan modal dalam peningkatan PAD.

“Terima kasih atas koreksi-koreksi yang diberikan kepada Pemerintah dan saya sebagai Gubernur, seluruh catatan itu, bukan basa basi bagaimana peningkatan PAD, pengelolaan seperti Bank NTT, Jamkrida dan PT. Flobamora,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD NTT Inosensius Fredy Mui mengatakan jika pinjaman daerah tidak disetujui maka akan berpengaruh pada master plan Dinas PUPR NTT dengan PAGU sekitar Rp 900 miliar akan kehilangan sebagian pembiayaan. Apabila Mendagri tidak menyetujui pinjaman daerah, maka master plan Dinas PUPR NTT akan dirombak volumenya. “Karena dana pinjaman Rp 900 M dibagi dua tahap yakni Rp 450 M tahun ini, sisanya tahun berikut. Maka perencanaan PUPR dengan dana pinjaman tidak disetujui maka tinggal disesuaikan dengan volume pekerjaan,” bebernya.

DPRD NTT, lanjut dia, akan melakukan konsultasi mengenai pinjaman ke kemendagri termasuk surat persetujuan Pempus yakni Kemendagri dan Kementerian Keuangan yang diminta beberapa fraksi jika ingin meminjam di Bank NTT.

Sesuai laporan komisi III, lanjut Fredy, Pemprov NTT sebagai pemegang saham pengendali terbesar memiliki maksimal pinjaman hanya 10 persen dari total modal Bank NTT yaitu Rp 1.8 triliun. Sehingga pinjaman hanya mendapat Rp 180 miliar yang masih jauh dari Rp 900 miliar.

Terkait kemampuan Bank NTT yang hanya bisa memberikan pinjaman Rp 180 M berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, khususnya Pasal 5 dan Pasal
43, masih bisa dikecualikan jika ada persetujuan dari Kemendagri dan kementrian keuangan.

Disinggung terkait pinjaman di luar BanK NTT, dia mengatakan tergantung Kementerian Keuangan yang memutuskan. “DPRD sudah menyetujui pinjaman daerah, setelah itu terjadi perubahan KUA PPAS 2020 karena nilainya akan bertahap setelah masuk dana pinjaman 450 M tahun ini dan tahun depan 450 M. Sehingga bisa terelisasi setelah ada persetujuan Pusat dan memenuhi regulasi,” bebernya. (mg-18/R-2)