Kisah Para PMI NTT: Pilu di Negeri Sendiri, Nestapa di Negeri Orang (4)

berbagi di:
img_20210218_175423

 

 

 

Dokumen Dipegang Agen atau Majikan

Ata mengatakan, pengalaman Lot menggambarkan menjadi PMI prosedural tidak menjamin tidak adanya penipuan kontrak kerja, pemalsuan dokumen, atau mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Menurutnya, pengalaman para mantan PMI di Desa Bokong, rata-rata dokumen mereka seperti passport, kontrak kerja, KTP, dan lain-lain, sekalipun melalui jalur resmi atau sesuai prosedur dipegang oleh majikan atau agen. Ketika meraka dapat masalah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

“Ada PMI di desa yang sama, bekerja dua tahun di Malaysia. Perjanjian kerja dalam bahasa Inggris tidak dipahami dan kontrak kerja dipegang agen. Selama dua tahun, ia tidak mendapat gaji. Saat ingin pulang dan meminta gaji, majikan berjanji akan dikirim saat ia tiba di Kupang. Ia hanya diberi tiket pulang dan sehari sebelum pulang diantar untuk berbelanja baju di toko sebagai oleh-oleh. Tiba di Kupang, majikan tidak juga mengirim gaji dan hilang kontak. Agen juga mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Kerjanya sia-sia, pulang tak bawa hasil apapun,” jelasnya.

 

Tidak Ada Ekosistem yang Mendukung

Terkait keputusan Jhon Nifu yang meski telah didampingi oleh Ata dan tim Humanity selama dua tahun, akhirnya kembali bekerja di Kalimantan, Ata mengatakan, dalam refleksinya bersama rekan pejuang kemanusiaan lain, ada pertanyaan mendasar yang muncul.

“Apakah kami gagal?,” ungkapnya.

Ata mengaku ada teman yang mungkin berpikir mereka gagal, tapi bagi Ata, ia dan tim sudah memainkan peran mereka secara maksimal untuk memberi penguatan kapasitas bagi korban perdagangan orang dan mantan PMI. Tapi ternyata, itu saja tidak cukup jika tidak ada ekosistem yang mendukung mereka untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, di negeri mereka sendiri.

“Jadi, mereka boleh berdaya, punya pengetahuan, atau pengalaman yang menyakitkan tapi kalau tidak ada jaminan keberulangan dari negara, perlindungan terhadap mereka tetap minim dan tidak ada permberdayaan ekonomi yang serius dan sungguh-sungguh bagi teman-teman kita di desa dan kampung, sama saja. Mereka tetap butuh makan, perut mereka perlu diisi, anak mereka harus sekolah, mereka butuh uang tunai untuk membayar ini dan itu. Sekalipun punya air melimpah tapi kalau perputaran uang kas lambat sama saja karena tidak mungkin membeli kebutuhan dibayar dengan padi dan jagung. Satu-satunya pilihan yakni jual tenaga lewat bermigrasi karena di sini minim pekerjaan. Jadi, ini bukan hanya soal pengetahuan tapi ada kebutuhan dasar mereka yang tidak bisa terpenuhi sehingga mau tidak mau mereka memutuskan untuk kembali bekerja di luar seperti Pak Jhon,” ujarnya.

Ia mengatakan banyak pihak yang mempertanyakan mengapa mereka (Pak Jhon dan PMI lain) harus bekerja ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga (PRT), padahal di sini (Kota Kupang) mereka juga bisa bekerja. Namun, apakah PRT di Kota Kupang sudah mendapatkan gaji layak dan diperlakukan dengan baik? Rata-rata gaji PRT di Malaysia itu minimal Rp 2 juta lebih sehingga mereka tentu lebih tertarik bekerja di sana.

Ia juga menilai sampai saat ini, ada kelemahan dalam proses pengawasan terhadap proses migrasi di NTT khususnya. Pertama, bisa dilihat dari Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI asal NTT yang disahkan oleh Komisi V DPRD NTT. Orang mudah sekali membuka PPTKIS atau agen penyalur kerja. Dalam perda itu, yang berubah hanya jumlah dana jaminan ke pemerintah daerah yang dinaikan sementara poin yang mengatur pegawasan pemerintah terhadap operasional PPTKIS dan pembatasan pengulangan modus-modus mereka untuk mengirim orang tanpa jaminan perlindungan dan keamanan tidak diatur. Sehingga oknum atau pelaku perdagangan orang dari PPTKIS masih bebas beroperasi. Meski mereka bisa ditangkap, mereka bisa membuka PPTKIS baru dengan nama lain  dan melakukan modus operandi yang sama serta mencari korban lain.

“Seperti ada pelaku yang pernah divonis di Kabupaten TTU lalu dipenjara. Tapi kemudian istri dan adiknya membuka PPTKIS dengan nama lain. Mereka luput dari pengawasan. Banyak oknum dan pemain di berbagai tingkat proses pengurusan dokumen bahkan penegak hukum yang juga ikut terlibat apalagi perdagangan orang ini bisnis besar,” ujarnya.

Ata mengaku pernah berdiskusi dengan BP3TKI NTT terkait pengawasan terhadap proses rekruitmen dan perlindungan PMI namun mereka menilai bahwa tugas pengawasan bukan kewenangan BP3TKI namun pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketika hal ini ditanyakan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jawabannya tidak memuaskan,

Tidak ada jawaban yang memuaskan soal pengawasan mereka. Sementara di sini pernah ada kasus juga dimana ada pejabat di Nakertrans yang tersandung kasus karena menandatangani izin kerja padahal PPTKISnya bermasalah. Ini juga jadi bukti bahwa perlindungan terhadap PMI masih sangat rendah termasuk di instansi tempat mereka berharap mestinya, ujar Ata. (bersambung)