Kodim TTS Kerja Sama dengan Desa Cegah Trafficking

berbagi di:
Ilustrasi Human Trafficking

 
Megi Fobia

Setiap Babinsa yang bertugas di desa siap menekan masalah trafficking, terutama mencegah berbagai modus dari perekrut untuk membawa keluar warga menjadi TKI ilegal.

Persoalam pedagangan orang (human trafficking) yang marak juga mendapat perhatian serius dari TNI. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kodim setempat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mencegah kasus perekrutan dan pengiriman secara ilegal tenaga kerja ke luar daerah.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1621/TTS Letkol CPN Rhino Tuwo mengatakan itu pada acara Diseminasi Hasil Penilitian Pekerja Migran di TTS yang digelar Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja sama dengan Majelis Sinode GMIT dan Institute Research of Governance an Social Change (IRGSC), di aula Hotel Timor Mega Soe, Jumat (27/7).

Menurutnya, kasus buruh migran yang menjadi korban trafficking terjadi karena keterbatasan lapangan kerja. Kemiskinan mendorong warga untuk mencari kerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Human trafficking menjadi atensi bagi aparat TNI. Sebab, TNI tidak mau masyarakat menjadi korban human trafficking.

Letkol Rhino mengatakan, Kodim TTS bekerja sama dengan para kepala desa untuk mengambil langkah pencegahan. Jika ada orang yang keluar masuk desa untuk merekrut warga masyarakat menjadi TKI tanoa prosedur yang jelas, maka dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

“Memang ada kecolongan TNI, tetapi kami sudah berusaha sedemikian rupa sehingga setiap Babinsa yang bertugas di desa untuk menekan masalah ini, terutama mencegah berbagai modus dari perekrut untuk membawa keluar warga menjadi TKI ilegal,” jelasnya.
Turun Tangan
Selain TNI, Majelis Sinode GMIT juga memberi perhatian serius pada persoalan trafficking. Para pendeta GMIT turun tangan langsung melalui program GMIT yang menyerukan para pendeta untuk aktif memberikan pendampingan kepada petani dalam menggerakkan sektor pertanian.

Pendeta Sahertian menjelaskan, GMIT melihat bahwa warga NTT, termasuk TTS direkrut dan dikirim secara ilegal untuk bekerja di luar daerah/negeri dan akhirnya mendapatkan perlakukan tidak manusiawi. Tenaga kerja dijadikan sebagai alat kapitalisme dan kekuasaan sehingga GMIT turut berjuang untuk mengatasi persoalan dimaksud.

NTT, termasuk TTS menjadi sasaran empuk di mana warga direkrut sebagai tenaga kerja murah yang pada akhirnya menjadi korban trafficking.

“Ini menjadi masalah kita bersama, termasuk GMIT. Sesuai program Sinode, kampanye kami pendeta turun mimbar dan kerja, olah lahan menjadi pertanian, sebab tanah merupakan tali pusar kehidupan masyarakat NTT dan TTS,” tegasnya.

Menurutnya, GMIT tetap dalam kondisi siaga I untuk kasus trafficking. Sebab, NTT menjadi daerah yang paling banyak menerima jenazah korban trafficking.

“Anak perempuan asal NTT direkrut untuk berkerja dengan modus pembantu rumah tangga tetapi ada dikerjakan sebagai penuang minuman keras di cafe-cafe. Ada anak Timor yang kerja seperti itu dan kami bawa pulang ke kampungnya,” tutur Pendeta Emy.

Pada acara yang sama, Kasi Intel Kejari TTS, Mourest Kolobani menjelaskan, perangkat desa semestinya menjadi pihak yang paling pertama mencegah human trafficking.

Selain itu, proses hukum harus tahu apa itu perdagangan orang dalam kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Unsur-unsurnya harus terpenuhi sehingga proses hukum bisa menimbulkan efek jera.

“Anak-anak tidak diperbolehkan menjadi tenaga kerja. Yang masih berusia 18 tahun mau kerja tidak usah karena masih anak-anak,” jelasnya. (mg-12/E-1)