Komisi B Telusuri Permasalahan di PDAM Rote Ndao

berbagi di:
img-20200627-wa0038

 

 

 

 

Frangky Johannis

Banyaknya laporan dan keluhan terkait hutang gaji karyawan PDAM Rote Ndao dan pelayanan air bersih bagi para pelanggan, maka DPRD Kabupaten Rote Ndao melalui Komisi B akan menelusuri inti permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Rote Ndao itu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao Denison Moy dan Ketua Fraksi Gabungan Demokrat Sejahtera Petrus J Pelle, kepada VN di gedung DPRD Rote Ndao, Sabtu (27/6).
Menurut Denison Moy, kondisi PDAM Rote Ndao saat ini tidak sehat, padahal beberapa tahun terakhir ada bantuan perluasan jaringan dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR, penyertaan modal ratusan juta rupiah beberapa kali dari APBD Rote Ndao, serta ada juga pemasangan sambungan rumah (SR).

Denison mengatakan, logikanya sederhana saja kalau ada perluasan jaringan dan penambahan penyambungan SR, ditambah penyertaan modal, tentu pendapatan pelanggan yang digunakan untuk membiayai operasional dan gaji karyawan.

Pegawai PDAM Rote Ndao itu ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, tetapi bukan tenaga lepas harian yang bekerja hanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, mereka direkrut tentunya berdasarkan analisa kebutuhan dan sesuai kemampuan keuangan PDAM. Sehingga, kalau tidak mendapat gaji tiga sampai lima bulan itu, maka ada yang salah dalam mengurus perusahaan milik daerah tersebut.

“Jadi kami masih menelusuri laporan dan keluhan baik dari karyawan maupun pelanggan terkait pelayanan air bersih. Nanti kita cermati apakah ada penyalahgunaan keuangan atau masalah manajerialnya yang tidak berjalan secara baik, sehingga menyebabkan PDAM dalam kondisi seperti itu,” kata dia.

Menurutnya, DPRD yang sudah menyetujui beberapa kali penyertaan modal, tidak menuntut PDAM yang dalam kondisi ‘sekarat’ saat ini berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kalau sudah mampu membiayai operasional dan gaji karyawan saja, itu sudah sebuah langkah maju.

“Jadi penyertaan modal itu diharapkan bukan untuk bayar gaji, tetapi untuk belanja modal bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Nah, kalau setiap kali penyertaan modal digunakan untuk bayar gaji, maka timbul pertanyaan pendapatannya dikemanakan?,” tegasnya.

 

Pembenahan Menyeluruh
Ketua Fraksi Gabungan Demokrat Sejahtera Petrus J Pelle mengatakan, dirinya selaku pelanggan PDAM juga mengalami kondisi di mana air tidak jalan selama berhari-hari.

Menurutnya, pelayanan PDAM yang buruk tersebut kemungkinan sebagai dampak dari belum dibayarkannya gaji karyawan PDAM selama beberapa bulan belakangan.

“Pemberian pelayanan kepada pelanggan dan kesejahteraan karyawan itu ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Kalau karyawan tidak terima gaji, bagaimana kita tuntut dia untuk berikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen,” katanya.

Menurutnya, PDAM yang sudah ‘sakit’ sekian lama itu harus didiagnosa dengan benar, sehingga terapi yang akan dilakukan juga bisa menyembuhkan sakitnya.

“Kalau sakit perut jangan berikan obat sakit kepala karena bisa bertambah parah sakitnya. Pemkab selaku pemilik harus mengambil langkah yang tepat dalam melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh PDAM. Secepatnya melakukan lelang jabatan direktur karena sekarang masih dinahkodai penjabat sementara yang tentunya kewenangannya terbatas,” pungkasnya. (bev/ol)