Komisi I Wacanakan Pembentukan Dispenduk Provinsi NTT

berbagi di:
foto-hal-03-komisi-i

 

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean (kiri) memimpin rapat dengan Biro Organisasi Setda NTT terkait pembentukan Dispenduk NTT, kemarin. Foto: Ayub/VN

 

 

Ayub Ndun

Wacana pembentukan Dinas Kependudukan digulirkan Komisi I DPRD NTT. Komisi I meminta agar dibentuknya dinas khusus menangani kependudukan demi mewujudkan keakuratan data penduduk dalam hajatan politik ataupun pengambilan kebijakan publik lainnya.

Sementara Biro Organisasi Setda NTT mengatakan pembentukan dinas baru khusus kependudukan perlu kajian mendalam walaupun dimungkinkan secara aturan.

Demikian terungkap dalam rapat Komisi I dengan Biro Organisasi di ruang kerja komisi I DPRD NTT, Rabu (12/2).

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean yang memimpin rapat tersebut mengatakan, data kependudukan sering bermasalah jika ada Pemilu dan KPU sendiri sering memakai data langsung dari Dispenduk.

Menurutnya, perlu dibentuknya Dispenduk NTT agar KPU tidak dibebani tugas mensortir lagi data penduduk karena bukan tugas KPU sebab dia adalah penyelenggara Pemilu.

Sementara Ketua Komisi I DPRD NTT Gabriel Beri Bina mengatakan, selama kunjungan kerja ke sembilan Kabupaten didapati penyelengara Pilkada serentak terdapat empat hal yang menjadi sorotan mereka termasuk masalah data pemilih.

“Data pemilih yang selalu menjadi persoalan dalam hajatan pemilihan selain pembiayaan, pemutahiran data pemilih, dan sistem penyelenggaraan dari pencoblosan hingga perhitungan,” ujar dia.

Menurutnya, selama ini data kependudukan belum terintegrasi secara berkelanjutan. Jika data pemilih tidak akurat maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pasti kacau.

“Penyelengaraan pilkada pasti kacau, kita serius karena dekat dengan pilgub dan pilpres. Maka kita seriusi masalahnya saat ini,” ujar dia.

Jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak memiliki OPD khusus dinas kependudukan (Dispenduk), maka dapat dikatakan Pemprov tidak memiliki data kependudukan sebab data kependudukan hanya dimiliki kabupaten/kota.  Meskipun saat ini ada bidang di dinas kesehatan khusus kependudukan, menurutnya data tersebut tidak lebih spesifik jika menjadi dinas khusus.

Kepala Biro Organisasi Setda NTT, Bartholomeus Badar kepada VN mengatakan secara aturan memungkinkan pembentukan dinas baru Dispenduk, namun pihaknya harus melakukan kajian beban kerja.

Beban kerja dari suatu perangkat daerah (dinas) baru harus menjadi perhatian. Agar dinas tersebut dapat menjalankan peran secara maksimal sesuai beban kerjanya.

“Aturan memang memungkinkan, tetapi kita harus melakukan pengkajian beban kerja. Jadi kita bentuk sebuah organisasi itu harus dilihat seberapa besar pekerjaannya, jangan sampai dibentuk pekerjaannya kecil atau pekerjaan besar tetapi belum dibentuk,” ujar dia.

Dia mengakui saat ini bidang kependudukan berada di Dinas Kesehatan, namun dapat memberikan data yang baik kepada KPU NTT sehingga pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres berlangsung lancar. (mg-18/R-4)