Komisi V DPRD NTT Godok Ranperda Inisatif

berbagi di:
ilustrasi rapat DPRD

Komisi V akan meminta tanggapan dinas terkait untuk bersama-sama memberikan masukan dan menggodok untuk penyempuraan Ranperda.

Rafael L Pura

KOMISI V DPRD NTT bakal mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang Pemajuan Kebudayaan di daerah NTT. Ranperda ini masih dalam tahap penggodokan di tingkat komisi dengan para pakar. Ranperda ini, bakal membentengi kebudayan NTT, agar tidak dijiplak daerah lain, juga sebagai upaya untuk merawat dan melestarikan budaya di NTT.
Usai pembahasan Ranperda dengan para pakar di ruang Komisi V, Selasa (21/7) Ana Waha Kolin mengatakan, pemerintah daerah dalam melakukan pemajuan kebudaayan perlu melalui berbagai upaya, di antaranya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap berbagai kebudayaan di NTT, baik melalui tarian, tenun ikat, tradisi, nyanyian dan lain sebagainya.
“Ranperda itu diusulkan karena kami melihat semacam adanya penjiplakan, salah satu contohnya motif kain tenun NTT, yang sudah dijiplak Kebupaten Jepara. Karena belum ada perdanya, maka kita lemah dalam mengklaimmya, untuk itu, dengan lahirnya Perda itu, untuk membentengi kekayaan budaya kita ini,” katanya.
Ana mengatakan, tujuan diajukan ranperda itu, adalah mengembangkan nilai-nilai luhur budaya, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri, persatuan dan kesetauan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan citra bangsa.
Juga untuk mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya dan mempengaruhi arah perkembangan perdaban dunia.
Komisi V, kata Ana mengapresiasi kerja tim pakar dalam mengkaji dan membahas ranperda ini. Dalam pembahasan nantinya, komisi juga akan meminta tanggapan dinas terkait untuk bersama-sama memberikan masukan dan menggodok untuk penyempuraan ranperda dimaksud.
Tim pakar, Jonh Tuba Helan mengatakan, ranperda tentang kebudaayan menjadi sangat penting, sebab banyak objek kebudaayan NTT, yang sudah hilang. Ranperda itu, juga sebagai bagian dalam merawat dan melestarikan kebudayaan tersebut, maka dengan ranperda itu, nanti diupayakan kembali untuk menghidupi budaya yang hilang itu.
Tuba Helan mengatakan, undang-undang pemajuan budaya ini, sebenarnya sudah ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai pemajuan kebudaayan. uUdang-undang itu sebenarnya memerintahkan untuk segera diatur di tingkat daerah.
“Ranperda ini nantinya memberikan landasan bagi masyarakat, organisasi lokal daerah, nantinya bisa mengunakan ranperda ini sebagai landasan hukum untuk mengembangkan kebudayan daerah masing-masing,” katanya.
Ranperda ini, sebut Tuba Helan nantinya mencakup secara keseluruhan kebudayaan NTT, yang tersebar di masing-masing kabupaten, agar membuat kebudayaan daerah itu, lebih berkembang dan memberi kehidupan bagi masyarakat.
“Pemajuan itu artinya, selama yang sudah dipraktekan dan memberi nilai bagi kehidupan masyarakat itu, tetap dipertahankan dan dikembangkan sesuai kehidupan masyarakat, juga ada tanda-tanda yang mulai hilang atau punah itu, bisa dimunculkan kembali lewat lembaga pendidikan dan juga kelompok masyarakat adat,” katanya. (mg-03/R-4)