Konflik 46 Tahun Tapal Batas Matim-Ngada, Selesai dalam Dua Jam

berbagi di:
rt

 

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat foto bersama Bupat9i Ngada, Bupati Manggarai Timur serta tokoh masyarakat setelah penyelesaian masalah perbatasan di kantor gubernur Selasa (14/5). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 
Polce Siga

Konflik perbatasan antara Kabupaten Kabupaten Manggarai (kini Manggarai Timur) dengan Kabupaten Ngada yang sudah berlangsung selama 46 tahun, sejak 1973, akhirnya diselesaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Penyelesaian sengketa tapal batas antara dua wilayah mencapai kata sepakat dalam dua jam pertemuan bersama di ruang rapat Gubernur di Gedung Sasando, Selasa (13/5).

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur VBL itu, kedua pihak telah menyepakati bersama posisi garis batas antar kedua wilayah. Pertemuan dihadiri Bupati Ngada, Paulus Soliwoa, Bupati Manggarai Timur (Matim), Andreas Agas bersama perwakilan tokoh masyarakat dan pimpinan DPRD dari kedua kabupaten.

Pertemuan diawali pemaparan materi tinjauan lapangan di perbatasan oleh Kasubdit Antar Batas Daerah Wilayah III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Wardani. Sejak Oktober 2018, konflik tapal batas ini diserahkan penyelesaiannya ke Kemendagri di Jakarta.
Pusat Kekuatan Ekonomi
Gubernur VBL dalam pertemuan tersebut mengatakan, persoalan tapal batas di kedua kabupaten harus diselesaikan dan tidak boleh berlarut-larut. Ke depan, wilayah perbatasan kedua kabupaten akan dibangun bersama-sama oleh kedua Pemkab dan Pemprov untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi.

“Di wilayah perbatasan nanti akan menjadi kekuatan ekonomi yang hebat. Kita akan membuat program bersama-sama. Saya harap ini pertemuan kita yang terakhir di sini,” ujar VBL.

Ia menambahakan, wilayah perbatasan memiliki prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020, Pemprov NTT akan mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kedua daerah.

“Ke depan prospek pembangunan kita mendorong ke perbatasan untuk pertumbuhan ekonomi NTTT. Perbatasan itu kekuatan ekonomi bertumbuh karena pernah ada perbedaan yang luar biasa. Perbatasan pasti maju karena ada perbedaan,” katanya.

Di wilayah perbatasan, lanjut Viktor, dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah akan menjadi konsep bersama. Menurutnya, akan ada program andalan khusus di wilayah perbatasan. “Kita punya harapan besar untuk membangun Matim dan Ngada,” ujarnya.

Bupati Paulus Soliwoa mengatakan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua wilayah. Ia berharap, dengan berakhirnya konflik perbatasan itu, maka ke depan anggaran dari pemerintah bisa masuk bagi dua daerah itu.

Bupati Matim, Andreas Agas meminta ke depan tidak boleh lagi ada masyarakat yang mempersoalkan batas wilayah, karena sudah ada kesepakatan yang ditandatangi bersama. Matim sudah ikhlas terkait dengan kesepakatan bersama titik koordinat batas wilayah.

Karena itu, ia berharap Pemrov NTT secepatnya membangun jembatan yang menghubungkan kedua wilayah. Selain jalan, sarana infrastruktur jalan raya juga harus dibangun secepatnya. “Saya mohon Pak Gubernur membagun jembatan sebagai hasil dari kesepakatan ini,” kata Andreas.

Pantauan VN kemarin, pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh gubernur, pihak dari Kemendagri, kedua bupati, dan pimpinan Dewan serta tokoh masyarakat dari kedua wilayah.

Dalam berita acara kesepakatan bersama itu dilampirkan pula titik koordinat geografi dan titik peta yang sudah disepakati bersama. Perwakilan kedua wilayah menyepakati garis garis batas yang sudah disetujui bersama.
Plt Kepala Badan Perbatasan Daerah Provinsi NTT, Linus Lusi mengatakan, ksepakatan lainnya terkait perbatasan kedua kabupaten nantinya akan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Untuk diketahui, sejak 1973 tak pernah ada kata sepakat antara kedua kabupaten soal tapal batas kendati batas wilayah telah disepakati bersama oleh Bupati Ngada saat itu, Jan Jos Botha dan Bupati Manggarai Frans Sales Lega pada 20 Januari 1973.

Kesepakatan bersama ini selanjutnya diperkuat dengan keputusan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 yang intinya menegaskan pernyataan bersama dari kedua bupati. Wilayah yang bermasalah itu yakni segmen utara (Buntal) dan sub segmen tengah (Bakit) diterima dengan opsi jalan tengah yang ditawarkan Gubernur dan diterima secara aklamasi. (pol/C-1)