Konflik Sosial Politik di Semua Sebabkan Masalah Akses Air Bersih

berbagi di:
img-20191205-wa0041

 

 

Putra Bali Mula

Persoalan akses air bersih di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur hanya bukan hanya disebabkan keterbatasan infrastruktur dan faktor pengrusakan alam tetapi juga dipengaruhi konflik sosial politik penguasa setempat dan ketimpangan gender.

Berdasarkan hasil riset dari Perkumpulan PIKUL yang disampaikan oleh Adriani Nomleni di Neo Aston Kamis ini (5/12) diketahui beberapa faktor lain ini.

Dalam kegiatan Annual Conference on Social Justice tersebut Adriani mengungkapkan riset yang dilakukan selama enam bulan di Pulau Semau pada 2019 ini menyoroti peran wanita dalam pembangunan terutama akses terhadap ketersediaan air.

Menurutnya, ada ketimpangan gender dalam tata kelola air di Pulau Semau. Semau sangat partriarki sebab pria dianggap memiliki status teratas sebagai pengelola alam dengan yang berwenang mengatur, sementara wanita hanya menjadi pengguna sumber daya tanpa kebebasan hak untuk berpendapat.

“Laki-laki yang punya kuasa atas sumber daya alam yang ada terutama air, mereka disebut sebagai pewaris alam yang bisa mengambil keputusan dan berembuk sedangkan perempuan tidak dilibatkan,” ungkapnya.

Kondisi ini yang kemudian menyebabkan sumber daya alam seperti air bersifat privat dan bukan lagi untuk kepentingan publik. Hal ini diperparah begitu sentimen sosial dan politik dari kaum pria memicu konflik kepentingan.

“Ada beberapa kasus seperti pipa air dari satu desa ke desa yang lain itu disabotase, atau mata air yang harusnya digunakan untuk keperluan umum bisa dipermasalahkan karena tidak ada tanda hitam di atas putih. Ini seperti yang saya maksud sebagai krisis kelembagaan sosial dan politik, perempuan korbannya tapi mereka tidak dibiarkan bicara,” ungkapnya.

Ia menyebut bila konflik antar penguasa yang notabene kaum pria ini terjadi maka akses akan air dibatasi. Sementara harga pemesanan mobil air tangki di pulau dengan luas lebih dari 26 hektare tersebut bisa mencapai Rp 250 ribuan. Hal ini yang menjadi keluhan ibu rumah tangga di sana.

Menurutnya, peran wanita Pulau Semau dalam pembangunan sangat minim padahal dalam hal pelestarian alam wanita disana memiliki kesadaran lebih terutama soal menjaga hutan.

Perihal analisis relasi sosial, ia menyimpulkan bahwa wanita Pulau Semau terkungkung dalam budaya patriarki baik dalam lingkup rumah tangga, keluarga besar dan tatanan sosial.

Sementara akses terhadap air bersih masih terbatas dan sumber air ini sendiri dikuasai oleh klan tertentu yang dikenal sebagai tuan tanah. Status ini juga yang sering memicu krisis sosial politik.

Sementara peran pemerintah atau negara di Pulau Semau dalam hal pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana untuk air juga dinilai lemah dan tidak minim ruang bagi wanita untuk berperan.

“Jadi perempuan ini selalu dibelakang layar, kalau kaum pria saling konflik dan air dibatasi mereka tidak bisa buat apa-apa, kalau negara datang dan buat sesuatu kaum pria yang di depan dan perempuan tetap di belakang, seperti itu, padahal air ini hak bersama,” jelasnya. (bev/ol)