Konsep Wisata Halal Banjir Penolakan

berbagi di:
Labuan Bajo

 

 

Polce Siga

Konsep wisata halal yang diperkenalkan dan ingin diterapkan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) bentukan Kementerian Pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), kembali mendapatkan penolakan.

Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa menegaskan, wisata halal justru akan merugikan pengembangan pariwisata NTT. Pariwisata harus terbuka, inklusif dan berbasis masyarakat lokal.

Yunus Takandewa mengatakan itu kepada VN di Kupang, Kamis (9/5). Ia menanggapi konsep wisata halal yang disosialisasikan di Labuan Bajo oleh Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo.

“Konsep wisata halal tidak sesuai realita NTT yang memiliki beragam budaya dan potensi lokal. Bahkan merugikan posisi daerah ini sebagai destinasi unggulan,” kata Yunus.

Dia mengatakan, dalam pencermatannya sejak bergulirnya konsep ini terjadi penolakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, pariwisata harus dikembangkan berbasis masyarakat lokal.

“Untuk itu, konsep ini jelas kami tolak. Otoritas pariwisata segera mengembalikan konsep pembangunan pariwisata yang inklusif, terbuka, dan berbasis masyarakat. Agar tujuan pembangunan pariwisata benar- benar untuk percepatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat NTT,” ujarnya.

Ia mengatakan, konsep pembangunan di daerah ini harus memberikan rasa adil dan aman. Selain itu, harus sesuai karakteristik daerah. Pemerintah Pusat tak boleh memaksakan konsep pembangunan yang meresahkan masyarakat dan memperkeruh suasana.

“Ini kan mengganggu suasana kebatinan masyarakat NTT yang hidup dalam suasana rukun dan penuh kedamaian,” kata Yunus.

 
Copot BOP
Sementara itu, warga NTT Diaspora di Jakarta terus mendesak Kementerian Pariwisata RI untuk mencopot Direktur Utama (Dirut) BOP Labuan Bajo-Flores agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Mabar.

“Kami warga NTT Diaspora di Jakarta terus desak Kemenpar agar secara copot BOP Labuan Bajo supaya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah masyarakat,” kata salah satu warga NTT Diaspora, Jakarta, Maksimus Ramses Lalongkoe, di Jakarta, kemarin.

Pencopotan ini, kata Ramses, menjadi salah satu solusi, sebab kehadiran para Direksi BOP Labuan Bajo-Flores mendapat reaksi penolakan masyarakat dengan berbagai alasan dan argumentasi.

“Kan masyarakat menolak mereka dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Maka Kemenpar harus segera mencopot agar program BOP ke depan berjalan baik,” ujar Ramses.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Kemenpar harus mempertimbangkan desakan-desakan masyarakat berbagai daerah di Indonesia belakangan ini sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ia menyarankan, Kemenpar harus memilih orang-orang profesional, memahami budaya dan karakter masyarakat lokal, dan tidak punya kepentingan individu dalam menjalankan tugas sebagai Direksi BOP.

Menurutnya, ada begitu banyak orang-orang NTT yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang pariwisata serta sangat memahami budaya masyarakat sehingga dapat menyelaraskan program BOP dengan kepentingan masyarakat lokal.

“Kemenpar harus pilih orang-orang yang profesional, paham budaya dan karakter masyarakat di sana, dan yang paling penting mereka tidak punya kepentingan individu dalam menjalankan tugas sebagai Direksi BOP. Ada begitu banyak kok orang-orang NTT yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang pariwisata serta sangat memahami budaya masyarakat sehingga dapat menyelaraskan program BOP dengan kepentingan masyarakat lokal,” katanya.

Diberitakan, desakan pencopotan Direksi BOP Labuan Bajo-Flores mengemuka pasca adanya sosialisasi Wisata Halal (WH) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kemenpar RI, bersama BOP dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Manggarai Barat, 30 April 2019 lalu di Labuan Bajo.

Sosialisasi ini justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga saat ini. Berbagai kelompok masyarakat menyuarakan penolakan program wisata halal di Labuan Bajo dan sekaligus mendesak Presiden dan Kemenpar mencopot jajaran Direksi BOP Labuan Bajo-Flores. (pol/mi/R-2)