Kota tanpa Sekda, Dewan Gerah

berbagi di:
Ketua Liga Mahasiswa NasDem, Yuven Tukung.

 

 

Tak adanya kejelasan soal Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, membuat kalangan DPRD kota gerah. Akibatnya, sidang paripurna Dewan kota dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Kupang, yang sesuai jadwal akan ditutup pada 26 Juni lalu, dinyatakan gagal dan diskors hingga 1 Juli mendatang.

Dewan menganggap Yos Rera Beka bukan lagi penjabat Sekda Kota (Sekot) Kupang karena jabatan Yos dianggap sudah berakhir pada 17 Mei lalu. Itulah sebabnya pimpinan DPRD langsung mengskors sidang.

Demikian penuturan anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang Yuventus Tukung dan anggota Fraksi PDIP Adi Talli kepada VN secara terpisah di kantor DPRD Kota, Senin (24/6).

Yuventus mengatakan sidang yang diskors selama satu minggu oleh pimpinan DPRD Kota pasti akan berdampak pada kegiatan DPRD selanjutnya.

“Ya, jelas akan berdampak, karena agenda-agenda DPRD lainnya semestinya berjalan terus. Apa lagi sidang yang seharusnya berakhir 26 Juni lalu, jadi molor hingga 1 Juni. Dampaknya sangat besar,” ucapnya.

Menurutnya, waktu yang sedang berjalan ini semestinya berbarengan pula dengan berjalannya sidang, tetapi sidang mau berjalan bagaimana kalau tidak ada kepastian soal jabatan Sekda Kota Kupang.

“Kita semua sudah tahu kalau Plt Sekda Yos Rera Beka itu sudah selesai masa jabatannya. Tapi Pemkot tidak bergerak untuk melantik penjabat yang baru. Ada apa,” jelasnya.

Jabatan Sekda, lanjut Tukung, memiliki peran yang sangat penting, selain sebagai Ketua TPAD, Sekda juga mengatur semua ASN di Kota Kupang. “Apa lagi dalam Sidang akan membuahkan satu produk hukum, namun tidak ada kepastian soal jabatan Sekda,” bebernya.

Kevakuman jabatan tersebut, menurutnya sangat urgensi sehingga ia berharap agar Pemkot Kupang menganggap sebagai masalah sepele. “Pemkot jangan berpikir tidak ada soal. Kekosongan jabatan Sekda itu sangat urgensi yang semestinya menarik perhatian serius Pemkot agar dalam waktu satu minggu ini segera melantik penjabat baru, sehingga setelah batas waktu skors sidang kembali berjalan normal,” ucapnya.

 
Dewan Tunggu
Yuventus menilai Pemkot menyembunyikan sesuatu sebab sudah ada SK Gubernur yang menunjuk Elly Wirata sebagai Penjabat Sekda, namun Pemkot tidak menindaklanjutinya.

DPRD sedang menanti langkah Pemkot Kupang, apakah secepatnya dilakukan pelantikan sesuai SK Gubernur atau tidak. Sebab, hingga 1 Juli problem Sekda belum tuntas maka sidang DPRD ini akan kembali diskors lagi, sehingga kita berharap agar secepatnya.

“Gubernur terbitkan SK itu tujuannya untuk selamatkan Kota ini karena jabatan itu telah berakhir namum diabaikan. Ini ada apa sebenarnya, akibat tidak tindaklanjut maka dampaknya sidang diskors dan berdampak pula pada agenda lainnya,” pungkasnya.

Sementara Adi menegaskan sesuai jadwal persidangan, sidang paripurna DPRD Kota dengan agenda rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kota Kupang ini akan menghasilkan satu produk hukum yakni Perda.
Namun, jika Pemkot tidak kejelasan soal Sekda berarti produk hukum yang dihasilkan itu tidak ada gunannya.

“Gubernur sudah terbitkan SK dan menunjuk Elly Wirata untuk segera dilantik, sementara Pemkot Kupang bilang Plt Yos Rera Beka belum berakhir. Tidak kejelasan dari Pemkot,” katanya kesal.

Pemkot Kupang seharusnya partisipasi aktif untuk berkoordinasi dengan Pemprov terutama Gubernur NTT selaku perpanjangan tangan dari Pempus sehingga ada kejelasan soal Sekda Kota Kupang.
Setelah menghasilkan sebuah Perda tentang pertanggungjawaban keuangan ini lanjut Adi, akan dikonsultasikan ke Gubernur NTT, namun Penjabat Sekda tidak jelas maka produk hukum yang dihasilkan juga tidak jelas. (mg-12/R-4)