KPK Enam Kali Keok di Praperadilan

berbagi di:

 

 

Ketukan palu Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Iskandar yang membebaskan Ketua DPR RI Setya Novanto dari kasus dugaan korupsi KTP-el menambah daftar kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praperadilan. Tercatat, sudah enam kali KPK keok melawan tersangka rasuah di pengadilan.

Pada sidang gugatan praperadilan Novanto, Hakim Cepi mengabulkan sebagian gugatan. Salah satunya, ihwal penetapan tersangka terhadap Novanto yang dinilai tidak sesuai prosedur dan keluar dari tata cara ketentuan perundang-undangan tentang KPK, KUHAP, ataupun SOP KPK.

“Maka penetapan termohon (KPK) kepada Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak sah,” ucap Cepi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2017.

Ini bukan kali pertama, lembaga superbody harus menelan pil pahit karena kalah dalam praperadilan. Jauh sebelum kasus Novanto, KPK sudah lima kali dipecundangi terduga koruptur di sidang praperadilan.

Dua di antaranya yakni Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo dan Kepala BIN Budi Gunawan. Hingga kini keduanya masih menghirup udara bebas. Sebab, KPK terlihat ogah mengusut kembali perkara yang melibatkan dua orang besar itu.

Dari rentetan enam kekalahan di praperadilan, terakhir kalah dari Novanto, publik menyoroti kinerja KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo cs. Pimpinan KPK sekarang dinilai tidak banyak belajar dari kekurangan terdahulunya yakni Abraham Samad dan pimpinan lainnya.

Agus dan empat wakilnya terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Bahkan, ada juga pihak yang menduga penetapan tersangka Novanto syarat politik dan kepentingan.

Harusnya, para pimpinan bisa lebih cermat saat ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk menetapkan Novanto. Apa lagi sebelum Novanto, KPK sudah lima kali ‘dipermalukan’ tersangka korupsi.

Agus sendiri mengakui ada beberapa hal yang mesti dievaluasi dari kinerja lembaganya, khususnya proses penyidikan hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III pada tahun 2016 silam.

“Tetapi kekalahan jadi evaluasi bagi kami agar penuntutan disertai dengan fakta akurat dan tidak terbantahkan agar kami tidak kalah lagi di peradilan,” kata Agus waktu itu.

Namun, pernyataan Agus itu hanya hisapan jempol. Terbukti, satu tersangka megaproyek yang rugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun kembali lolos dari jerat hukum.

Belum ada kepastian dari KPK terkait tindak lanjut atas putusan praperadilan Novanto. Terakhir, pimpinan KPK menyatakan secara kelembagaan menghormati putusan Hakim Cepi dan akan menelaah hasil praperadilan tersebut.

Berikut orang-orang yang pernah menang melawan KPK di pengadilan;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Penetapan tersangka menuai polemik, KPK pimpinan Abraham Samad dianggap syarat politik.

Sebab saat itu, Budi yang berpangkat Komisaris Jenderal telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri. Atas penetapan tersangka itu, Budi lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam amar putusan Hakim Sarpin Rizaldi, gratifikasi yang diterima Budi tidak merugikan uang negara. Penetapan tersangka Budi oleh KPK dianggap tidak sah dan menyalahi prosedur. Dengan begitu, status hukum Budi lepas dan tak lagi menyandang status tersangka.

Saat kasus ini bergulir, hubungan Polri dengan KPK sempat memanas. Bahkan setelah Budi dinyatakan menang dalam praperadilan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto jadi tersangka kepolisian dengan kasus yang berbeda.

Samad tersangka pemalsuan dokumen sedangkan Bambang tersangka rekayasa palsu saat menjadi pengacara dalam perkara Pemilukada 2010.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia (BCA) Tbk tahun 1999. Hadi yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian  Keuangan diduga menyalahgunakan wewenangnya hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp375 miliar.

Ditetapkan sebagai tersangka, Hadi melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Haswandi yang memimpin jalannya sidang memutuskan penyidikan dan penyitaan KPK atas Hadi tidak sah dan harus dihentikan.

KPK tidak tinggal diam dengan keputusan Hakim Haswandi. Abraham Samad cs saat itu jadi pimpinan KPK lantas mengajukan peninjaun kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun, PK itu ditolak mentah-mentah oleh MA.

Ada dua dasar hukum MA menolak PK itu. Pertama, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Kedua, PK tidak dapat diajukan atas putusan pra-peradilan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tersangka kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk dan dugaan penerimaan gratifikasi. Diduga, Taufik turut serta dalam pemborongan di 5 proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009.

Kelima proyek itu antara lain, pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora.

Tak terima atas penetapan itu, Taufiq didampingi tim kuasa hukumnya lantas mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seiring berjalannya sidang, Hakim I Wayan Karya mengabulkan gugatan Taufiq dengan pertimbangan Surat Keputusan Bersama (SKB).

SKB tersebut menyatakan apabila terdapat dua instansi yang menangani perkara, maka harus dikembalikan ke penyelidikan awal. Kasus ini seharusnya ditangani oleh pihak pertama yang memulai penyelidikan, yaitu Kejaksaan, di mana hal ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

KPK dinilai mengambil alih sebagai penyidik kedua yang menangani kasus ini. Sehingga Hakim Wayan melimpahkan kasus ini kembali ke Kejari Nganjuk. KPK yang tidak terima dengan keputusan itu akhirnya melimpahkan berkas perkara Taufiq ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, pelimpahan itu masih dipertimbangkan Kejagung untuk ditindaklanjuti.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalansi perusahaan daerah air minum (PDAM) di Makassar tahun 2006-2012. Ilham diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.

Ditetapkan sebagai tersangka, Ilham bersama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Yuningtyas Upiek Kartikawati yang memimpin sidang memenangkan gugatan Ilham.

Dalam amar putusannya, Hakim Yuningtyas mencabut status tersangka Ilham. Kemudian, Hakim Yuningtyas juga memutuskan penyitaan, penggeledahan dan pemblokiran rekening milik ilham yang tidak sah, serta menginstruksikan KPK memulihkan hak sipil dan politik Ilham.

Tak terima dengan putusan Hakim Yuningtyas, KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru kepada Ilham. Ilham menjadi tersangka di kasus yang sama.

Untuk kedua kalinya juga Ilham mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kali ini Hakim Amat Khusairi yang memimpin jalannya sidang menolak gugatan tersebut.

Kasus Ilham berlanjut sampai pengadilan Tipikor dan Ilham divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurangan. Ilham juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,505 miliar.

Bupati Sabu Raijua NTT Marthen Dira Tome

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sabu Raijua NTT Marthen Dira Tome sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur. Saat itu, Marthen masih menjabat sebagai Kabid PLS Dinas Dikbud NTT.

Tak terima dengan penetapan itu, Marthen kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya dikabulkan, namun KPK kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) dan Marthen jadi tersangka.

Lagi-lagi, Marthen mengajukan gugatan praperadilan. Namun, belum juga rampung gugatan praperadilannya, KPK menangkapnya di sebuah rumah makan di NTT kemudian menahannya.

Kasus Marthen berlanjut di pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang, Majelis Hakim menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara

 

 

Sumber: metrotvnews.com