KPK Enggan Berikan Rekaman Keterlibatan Novanto ke Hakim

berbagi di:
Ilustrasi--Suasana persidangan praperadilan Setya Novanto di PN Jaksel, Rabu 20 September 2017.MTVN/Ilham Wibowo

Ilustrasi–Suasana persidangan praperadilan Setya Novanto di PN Jaksel, Rabu 20 September 2017.MTVN/Ilham Wibowo

 

Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang menyidang gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto tak mengizinkan pemutaran alat bukti rekaman yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait itu, KPK pun enggan memberikan alat bukti tersebut di persidangan.

Kabiro Hukum KPK Setiadi menjelaskan alat bukti rekaman dari hasil penyelidikan kasus korupsi megaproyek KTP elektronik (KTP-el) pada tahun 2013. Rekaman itulah, kata Setiadi, yang menjadi dasar penetapan Novanto sebagai tersangka.

“Kami mohon kesempatan memperdengarkan satu di antara rekaman yang kami bawa,” kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu 27 September 2017.

Namun, permintaan KPK itu tak disetujui oleh hakim. Hakim beralasan jika dalam rekaman itu menyebutkan pihak tertentu akan melanggar hak asasi manusianya. Padahal keabsahan penetapan tersangka tengah diuji di sidang praperadilan ini.

“Majelis berpendapat kalau menyangkut sudah ada orang di situ, menyangkut hak asasi orang itu ke sidang ini,” ucap Hakim Cepi.

Sebagai gantinya, hakim menyarankan bukti yang tak diperdengarkan itu, diserahkan sebagai bukti tambahan. Cepi menjanjikan itu dapat menjadi pertimbangannya sebagai hakim.

“Jadi saya berpendapat bukti itu disampaikan dan dianggap sudah,” jelas Hakim Cepi.

Merasa permintaannya tidak dikabulkan, KPK enggan menyerahkan alat bukti rekaman tersebut kepada hakim. Mereka memilih menyerahkan bukti tambahan hanya dalam bentuk dokumen.

“Karena tidak diberikan izin. Kami tidak memperdengarkan. Kami tidak jadi berikan,” jawab Setiadi.

Ditemui usai sidang, Setiadi menjelaskan jika rekaman tersebut bersifat sangat khusus dan eksklusif. Dalam rekaman itu ada informasi dari beberapa saksi yang menyampaikan keterkaitan pemohon.

“Saya tidak bisa sampaikan isinya. Karena tidak diberikan izin,” jelas Setiadi.

Dalam rekaman berdurasi 40 menit itu, KPK menyebut bukti ini sebagai bukti kunci yang menjadi permulaan penetapan Novanto sebagai tersangka. Bobot bukti itu diyakini tertinggi di antara bukti-bukti lain yang sudah diserahkan KPK kepada hakim. Karena menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam proses ini.

KPK enggan membocorkan siapa dan berapa pihak yang berada dalam rekaman tersebut. Termasuk apakah rekaman dari hasil penyadapan alat komunikasi atau rekaman hasil pertemuan.

KPK pun membantah dengan diputarnya alat bukti rekaman akan memengaruhi opini publik. Menurut Setiadi, pemutaran alat bukti rekaman sudah berdasar hukum pasal 44 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002.

“Publik sudah bisa menilai, menyimpulkan, bahkan memahami proses hukum yang dilakukan KPK terhadap pemohon. Bukan untuk memengaruhi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin 4 September 2017. Gugatan tersebut terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto disebut sebagai salah satu otak di balik proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Dia bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga berperan dalam melobi para koleganya di Parlemen.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap Andi Narogong, Novanto disebut sebagai kunci anggaran di DPR. Dia juga tak segan-segan menyampaikan dukungannya terhadap proyek kartu identitas berbasis nomor induk kependudukan (NIK) itu.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,3 triliun, dari total nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun.

 

Sumber: metrotvnews.com