KPK Sebut Sejumlah Kepala Daerah Setengah Hati Antikorupsi

berbagi di:
Jubir KPK, Febri Diansyah

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah kepala daerah masih ada yang tidak serius mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Hal itu tampak dari mereka yang sempat mendukung kampanye antikorupsi, namun malah tersandung kasus korupsi.

“Misalnya dalam satu provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, masih ada kepala daerah yang komitmennya tidak sepenuh hati,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/9).

Febri menegaskan pihaknya akan menindak para kepala daerah yang tetap nekat melakukan korupsi. Setidaknya, dalam tiga bulan terakhir, KPK telah menetapkan tujuh kepala daerah sebagai tersangka. Mereka terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota.

Tercatat mereka yang menyandang status tersangka korupsi adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti; Bupati Pamekasan Ahmad Syafii; Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno; Wali Kota Batu Eddi Rumpoko; Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain; Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi; terakhir Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Menurut Febri, penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan di daerah itu menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lainnya. Febri mendesak setiap kepala daerah benar-benar serius memiliki komitmen memberantas korupsi.

“Kalau mau melakukan upaya pencegahan korupsi tidak hanya di atas kertas, tidak bisa hanya formalitas saja. Tapi harus benar-benar dilakukan dengan komitmen yang utuh,” ujar dia.

Febri menyatakan, banyaknya OTT akhir-akhir ini untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di sejumlah daerah. Apalagi dalam menyikapi perhelatan Pilkada serentak 2018 yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Kalau peringatan atau warning selalu kami berikan, baik kepada kepala daerah ataupun pihak lain agar melaksanakan tugas sesuai kewenangannya,” pungkas Febri.

 

Sumber: metrotvnews.com