Kuota BBM di Lembata tidak Semuanya Ditebus

berbagi di:
lmbata

(ki-ka) Simon Beduli, Wakil Ketua Komisi II, Hilarius Lukas Kirun Sekretaris Komisi II, Laurensius Karangora Ketua Komisi II, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero jumpa pers di ruang kerja Ketua DPRD, Kamis (30/1). Foto: Hiero/VN

 

 

Hiero Bokilia

Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lembata yang menimbulkan antrean panjang pada APMS Lamahora, Kecamatan Nubatukan, sebenarnya bukan terjadi karena kelangkaan BBM. Akan tetapi, terjadi karena kuota yang diberikan untuk Kesehatan Lembata itu tidak semuanya ditebus oleh penyalur BBM di Lembata selama ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lembata, Laurensius Karangora, saat jumpa pers di ruang Ketua DPRD Lembata, Kamis (30/1).
Turut menghadiri kegiatan, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, Ketua Komisi II DPRD Lembata Laurensius Karangora, Wakil Ketua Komisi II Simon Beduli, dan Sekretaris Komisi II Hilarius Lukas Kirun.

Karangora menegaskan, problem BBM di Lembata adalah adanya indikasi kekurangan BBM yang diistilahkan kelangkaan, dan apakah diidentifikasi kelangkaan atau tidak itu yang harus dipastikan.

“Kalau kuota dialokasikan dan tidak ditebus penyalur maka bohong. Tidak bisa klaim itu sebagai kelangkaan. Karena yang dialokasikan BPH migas tidak semuanya ditebus oleh penyalur khusus bensin dan minyak tanah. Hanya solar saja yang lebih,” tegas Karangora.
Sehingga, lanjutnya, harus diidentifikasi secara benar akar persoalannya di mana. Karena, dalam pertemuan dengan BPH Migas, mereka tak mau nyatakan BBM di Lembata langka karena tidak semua kuota ditebus sampai akhir tahun anggaran.

Maka, lanjutnya, beberapa hal yang bisa disimpulkan, pertama mungkinkah pengusaha penyalur mempunyai masalah finansial yang tidak bisa menebus semua kuota untuk Lembata.

“Penyalur harus terbuka kepada publik. Bahkan, sebagai ketua Komisi saya mencurigai jangan sampai penebusan BBM ada uang pihak lain yang dititipkan lewat penyalur, sehingga ketika tiba ada BBM yang menuju ke gudang penyimpanan pengusaha. Karena saat ditebus juga ada uang milik pengusaha yang dititipkan,” tegas Karangora.

Karena, lanjutnya, setiap kali setelah diisi sesuai kuota sebagaimana pengakuan penyalur, namun setelah itu pengisian di APMS baru berjalan dua jam, BBM sudah langsung habis.
Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, mengatakan distribusi BBM di Lembata perlu dievaluasi. Karena itu, BPH Migas akan menurunkan tim ke Lembata untuk melakukan survei dan pengawasan, termasuk melakukan survei kemungkinan adanya sub penyalur BBM di Lembata.

Saat ke BPH Migas, kata Gero, pihaknya juga memperjuangkan kuota BBM bersubsidi karena banyak pandangan kuota BBM kurang. Pada kesempatan itu, BPH Migas menjelaskan kuota BBM untuk Lembata tahun 2019 yakni premium dialokasikan 5.276 Kiloliter (KL), realisasi yang ditebus penyalur sebanyak 4.486 Kl. Ada sebanyak 791 KL yang tidak ditebus oleh penyalur atau distributor.

Selanjutnya terang Gero, untuk minyak tanah dari kuota yang ditetapkan sebanyak 2.602, terealisasi sebanyak 2.100 KL. Terdapat sebanyak 502 KL yang tidak ditebus. Sedangkan solar dari kuota 2.131 KL, realisasi 2.190 KL atau melampaui kuota sebanyak 59 KL.

“Dengan memperhatikan data ini bisa dianalisa persoalannya ada di mana. Urus minyak ini soal uang. Kalau ada cash flow maka minyak datang,” kata Gero.

Perjuangan Dewan, lanjutnya, adalah bagaimana pengecer yang dilihat bisa berjualan diatur sebaik mungkin agar jangan sampai menyalahi ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001. Karena itu, solusinya adalah BPh Migas akan turun untuk melakukan survei peluang adanya sub penyalur agar tak lagi menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Mudah-mudahan ini bisa diambil kesempatan oleh badan usaha baik perorangan, koperasi, maupun BUMDes. Dorong desa yang ada BUMDes bisa ambil sesuai titik yang disurvei BPH Migas,” katanya.

Dewan, lanjutnya, juga memiliki pemanfaatan sarana Jober. Tangki minyak milik Pemda yang dibangun sejak 2010 itu sebenarnya sudah ada MoU antara Pemda dan Pertamina saat itu yang juga diketahui oleh BPH Migas. Sehingga, Dewan mendorong agar memotong mata rantai penyaluran BBM yang panjang selama ini.

BPH Migas juga mendorong badan usaha untuk membuka stasiun pengisian BBM khusus bagi nelayan.

“Pada prinsipnya, Dewan ingin memastikan jatah dan kuota BBM subsidi dan BBM penugasan benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegas Gero. (lia/E-1)