Kasus Astri dan Lael, Mikael Feka: Di belakang Penyidik Polda NTT Ada Hak Asasi Korban yang Diperjuangkan

- Rabu, 18 Mei 2022 | 18:19 WIB
Keluarga dari Astri dan Lael, Ibu dan Anak Korban pembunuhan di Kupang keluar dari ruang sidang di PN Kupang, Rabu (18/5/2022).  (Yapi Manuleus victorynews.id)
Keluarga dari Astri dan Lael, Ibu dan Anak Korban pembunuhan di Kupang keluar dari ruang sidang di PN Kupang, Rabu (18/5/2022). (Yapi Manuleus victorynews.id)

KUPANG, VICTORY NEWS-Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikael Feka dihadirkan Termohon (Polda NTT) untuk menjelaskan teori hukum terkait sidang Praperadilan penetapan Ira Ua sebagai tersangka kasus pembunuhan Astri dan Lael yang digelar di PN Kupang, Rabu (18/5/2022).

Di penghujung sidang tersebut, Mikael Feka menyimpulkan bahwa di belakang Penyidik Polda NTT ada hak asasi korban yang ingin dieperjuangkan.

Baca Juga: SEA Games 2021: Dikalahkan Thailand, Tim Bulu Tangkis Putri Sumbang Medali Perak Beregu


Mikael Feka menjelaskan demikian karena dilihat dari KUHP hak dari korban sangatlah minim. Di situlah terjadi ketidakseimbangan antara hak korban dan hak pelaku.

Hak tersangka katanya mulai diatur dari pasal 50 sampai pasal 72 kurang lebih sebanyak 14 hak tersangka. Sedangkan hak korban hanya kurang lebih 3 atau 4.

"Oleh karena itu yang mulia, termohon dan juga pemohon serta pengunjung sidang yang saya muliakan. Di sini saya mau mengatakan bahwa filosofi KUHP adalah perlindungan terlampau memberikan over protectif terhadap pelaku," katanya.

Baca Juga: PSI NTT Resmi Buka Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024

"Dalam perkara praperadilan saya melihat aspek filosofis dalam Perma nomor 4 tahun 2016, kenapa Perma ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung, karena khusus penetapan tersangka untuk melihat balance antara HAM nya pelaku dan HAM korban," tambahnya.

Dalam perkara tersebut masyarakat tidak boleh hanya melihat tentang HAM nya pelaku tetapi juga terkait Penyidik Polda NTT sebagai Termohon.

"Di belakang mereka ada HAM dari korban yang ingin diperjuangkan," tutur Mikael Feka.

Baca Juga: Oknum Warga Naibonat Kesal Didenda Rp11 Juta Untuk Sambung Kembali Meteran Listrik

Ia kembali menegaskan bahwa dalam sidang praperadilan tidak boleh hanya melihat penyidik dan pelaku. Tetapi di belakang perjuangan penyidik itu ada hak asasi manusia dari korban yang harus ditegakkan.***

Editor: Yance Jengamal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Delegasi Komwil IV Apeksi Puji SPAM Kali Dendeng

Jumat, 24 Juni 2022 | 22:04 WIB
X