Di Penghujung Sidang Praperadilan Ira Ua, PH Pemohon dan Ahli Pidana Polda NTT Berdebat

- Rabu, 18 Mei 2022 | 19:55 WIB
Kuasa Hukum termohon dan kuasa hukum pemohon saat memeriksa bukti surat yang dilampirkan oleh pihak termohon Polda NTT dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Ira Ua, di PN Kupang, Rabu (18/5/2022).  (Simon Selly victorynews.id)
Kuasa Hukum termohon dan kuasa hukum pemohon saat memeriksa bukti surat yang dilampirkan oleh pihak termohon Polda NTT dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Ira Ua, di PN Kupang, Rabu (18/5/2022). (Simon Selly victorynews.id)

KUPANG, VICTORYNEWS- Menjelang akhir sidang praperadilan tersangka Ira Ua (Pemohon) Kamis (19/5/2022) besok, Penasihat Hukum (PH) Pemohon saling berdebat dengan saksi Ahli Hukum Acara Pidana Polda NTT (termohon) Mikael Feka dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang, Rabu (18/5/2022).

Dalam sidang itu, para termohon (Polda NTT) melontarkan beberapa pertanyaan supaya bisa dijelaskan Mikael Feka. Mikael Feka pun menjawab semua pertanyaan termohon.

Begitupun, saat PH Pemohon Ira Ua mendapatkan giliran bertanya kepada Mikael Feka. Salah satu PH Pemohon Yance Thobias Messah meminta ahli menjelaskan terkait dengan bukti yang bisa menjerat orang menjadi tersangka.

Baca Juga: Esensi Praperadilan Ira Ua, Ahli Pidana Polda NTT : Jangan Sampai ada Pelanggaran HAM

"Tadi ahli menjelaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi saksi mendengar dari orang lain pun itu sebagai bukti. Nah, seandainya informasi atau keterangan yang diperoleh itu berdiri sendiri tidak didukung oleh bukti lain, apakah itu juga bisa dijadikan sebagai bukti untuk menjadikan seorang jadi tersangka?," tanya Yance.

Mikael Feka pun langsung menjawab bahwa saksi dikategorikan sebagai alat bukti. Begitupun dengan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.

"Antara saksi satu dan saksi lain, penilaiannya sama sejenis alat bukti. Misalkan sekian saksi yang memberikan keterangan ada tidak korelasi yang bersesuaian atau tidak. Sehingga bisa dikatakan kualitas sebagai alat bukti. Begitupun keterangan saksi cocok tidak dengan keterangan alat bukti lain. Kalau itu cocok ya itu namanya kualitas," jawab Mikael Feka.

Baca Juga: Angka Stunting di Kabupaten Kupang Meningkat Drastis 24 Persen jadi 7.207 Kasus

Sementara PH lainnya, Beny Taopan mempertanyakan terkait dengan pasal 221 KUHP tentang pengecualian.

"Baik saya jawab, terkait dengan pasal 221 KUHP itu kalau tidak salah ada tiga ayat, ayat satu kan menyembunyikan pelaku, ayat dua menghilangkan barang bukti, ayat tiga pengecualian. Apabila itu dilakukan dalam hubungan perkawinan dan seterusnya tidak dapat dipidana. Demikian," jawab Mikael Feka. "Misalnya apa," tanya Beny Taopan.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Delegasi Komwil IV Apeksi Puji SPAM Kali Dendeng

Jumat, 24 Juni 2022 | 22:04 WIB
X