Lanjutan Sidang Randi Badjideh, Dakwaan JPU Kejari Kota Kupang Sudah Sesuai BAP Penyidik Polda NTT

- Kamis, 19 Mei 2022 | 23:16 WIB
Terdakwa Randi Badjideh saat dihadapan majelis hakim dalam sidang dengan agenda replik oleh penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang, Kamis (19/5/2022).  Foto: Simon Selly/victorynews.id.
Terdakwa Randi Badjideh saat dihadapan majelis hakim dalam sidang dengan agenda replik oleh penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang, Kamis (19/5/2022). Foto: Simon Selly/victorynews.id.

KUPANG, VICTORYNEWS- Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyampaikan surat dakwaan kepada terdakwa Randi Badjideh telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polda NTT. Sebelumnya, penasihat terdakwa menilai surat dakwaan tidak benar atau palsu karena tidak sesuai fakta yuridis.

JPU Kejari Kota Kupang, Herry C. Franklin, dalam sidang dengan agenda replik atau tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang, Kamis (19/5/2022) mengatakan, surat dakwaan sudah sesuai dengan BAP penyidik dan fakta yuridis.

"Tanggapan penuntut umum, bahwa dalam penyusunan surat dakwaan yang kami ajukan ke persidangan atas nama terdakwa Randy Suhady Bajideh alias Randy, adalah atas dasar fakta dari alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli sehingga tuduhan bahwa dakwaan yang kami buat dan ajukan adalah tidak benar atau palsu adalah tuduhan yang sangat keji dan tidak berdasar. Dengan demikian, alasan atau keberatan dari saudara Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus ditolak," ungkap Herry C. Franklin.

Baca Juga: Kasus Astri dan Lael, Hakim Nilai Percakapan Randi Badjideh dan Ira Ua Masuk Pokok Perkara

Selain itu, penasihat hukum terdakwa juga menilai surat dakwaan yang tidak didasarkan pada hasil penyidikan, sesuai pasal 14 huruf c KUHAP, yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat surat dakwaan dan fakta – fakta dalam surat dakwaan tersebut adalah bersumber dari hasil penyidikan yang telah dihimpun.

"Surat dakwaan dan fakta – fakta yang kami muat dalam surat dakwaan tersebut adalah bersumber dari hasil penyidikan yang telah dihimpun berupa berkas perkara dan kami menerima berkas perkara dimaksud dari penyidik Polri, yaitu Penyidik Polda NTT dengan Berkas Perkara Nomor: BP/66/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2021, yang kemudian setelah diteliti oleh penuntut umum telah dinyatakan lengkap, sehingga kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 31 Maret 2022," jelasnya.

Lanjut Herry, tuduhan dari penasihat hukum terdakwa dengan surat dakwaan tidak berdasarkan hasil penyidikan adalah tuduhan yang tidak benar. Atas dasar tersebut, maka alasan atau keberatan penasihat hukum dari penasihat hukum terdakwa harus ditolak.

Baca Juga: Kasus Astri dan Lael, Hakim Nilai Percakapan Randi Badjideh dan Ira Ua Masuk Pokok Perkara

"Dengan demikian, alasan atau keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa tersebut harus ditolak," katanya.

Selain itu, penasihat hukum juga menilai urat dakwaan dibuat tanpa dasar hukum yang jelas, sesuai dengan eksepsi penasihat hukum. Ia mengaku, membuat dan menyusun surat dakwaan tersebut atas dasar fakta yang diungkap dari alat bukti sah.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RUU 5 Provinsi Tidak Bahas Soal Provinsi Flores

Minggu, 26 Juni 2022 | 22:15 WIB

Delegasi Komwil IV Apeksi Puji SPAM Kali Dendeng

Jumat, 24 Juni 2022 | 22:04 WIB
X