Hakim PN Kupang: Pendapat Ahli Mikael Feka Relevan dan Sejalan Dengan KUHAP

- Jumat, 20 Mei 2022 | 07:52 WIB
Hakim Tunggal Derman P Nababan membacakan putusan majelis hakim dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Ira Ua, di PN Kupang, Kamis (19/5/2022).  (Nahor Fatbanu victorynews.id)
Hakim Tunggal Derman P Nababan membacakan putusan majelis hakim dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Ira Ua, di PN Kupang, Kamis (19/5/2022). (Nahor Fatbanu victorynews.id)

KUPANG, VICTORYNEWS- Hakim tunggal sidang praperadilan Ira Ua, Derman Nababan menilai pendapat dua ahli yang sudah dimintai penjelasannya dalam sidang praperadilan Ira Ua di Pengadilan Negeri Kupang yakni ahli Dr. Simplexsius Asa dan Ahli Mikael Feka sesuai KUHAP.

Baca Juga: Syarat Cukup, Penasihat Hukum Keluarga Astri dan Lael: Segera Tahan Ira Ua

Menurutnya, pendapat dua ahli yang menyebutkan terdapat ketidakseimbangan hak-hak korban dengan hak-hak tersangka yang lebih memberikan perlindungan akan hak tersangka relevan.

Majelis Hakim Tunggal Derman P. Nababan yang memimpin sidang tersebut Kamis (19/5/2022) mengatakan ahli Mikael Feka menyebut hak tersangka itu mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 72 KUHAP, sedangkan hak korban paling ditempatkan sebagai saksi sedangkan korban yang sudah meninggal hanya izin dari keluarga untuk dilakukan outopsi dan juga untuk melakukan praperadilan terkait dengan SP3 yang kurang lebih 3 atau 4 hak korban.

Baca Juga: Jurusan Pariwisata PNK Kupang Apresiasi Mahasiswa Berprestasi di Ajang Kompetisi Pariwisata Indonesia

"Karena itu bahwa nuansa dan filosofi KUHAP terlampau memberikan overprotektif terhadap tersangka, karena itu memang dalam perkara praperadilan ahli melihat aspek filosofi dalam perma nomor 4 tahun 2016, khusus tentang penetapan tersangka hanyalah dinilai dari aspek formilnya saja," ujarnya.

Baca Juga: Benyamin Pandie Resmi Pimpin Inkindo NTT

"Itu untuk memberikan keseimbangan hak asasi manusia pelaku dan hak asasi manusia korban. Masyarakat tidak boleh hanya melihat tentang HAMnya pelaku saja, tetapi juga upaya termohon untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dari korban. Menurut hakim pendapat tersebut beralasan menurut hukum," tambahhnya.***

Editor: Beverly Rambu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Delegasi Komwil IV Apeksi Puji SPAM Kali Dendeng

Jumat, 24 Juni 2022 | 22:04 WIB
X