RUU 5 Provinsi Tidak Bahas Soal Provinsi Flores

- Minggu, 26 Juni 2022 | 22:15 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Undana Kupang John Tuban Helan (Dok Pribadi)
Pakar Hukum Tata Negara Undana Kupang John Tuban Helan (Dok Pribadi)

Di lain sisi, ia menilai RUU 5 Provinsi ini tidak urgent karena sejumlah alasan di antaranya undang-undang pembentukan provinsi tidak dapat disebut kadaluarsa secara yuridis.

Baca Juga: Sambut Pesparani NTT dan Nasional, Uskup Agung Kupang Kembali Apresiasi Pemprov NTT

"Hal yang tidak urgent tetapi kemudian diangkat DPR RI. Untuk apa buat lagi undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang lama karena provinsi ini tetap ada," kata dia

Menurutnya RUU 5 Provinsi ini adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat dan menjadi potensi DPR RI menghabiskan anggaran.

"Pekerjaan yang sia-sia menurut saya, membuat undang-undang yang bermanfaat untuk rakyat tapi justru mereka buat undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk suatu daerah otonom yang sudah terbentuk lama. Itu kerjaan yang sia-sia, boros anggaran saja," jelasnya. ***

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X