KUPANG, VICTORYNEWS - Angka stunting baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diprediksi bakal muncul pasca naiknya harga semua jenis bahan bakar minyak (BBM) apabila tidak ada pengendalikan harga bahan pokok di pasaran.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, menyampaikan ini saat diwawancarai, Kamis (8/9/2022).
Potensi stunting dan angka kemiskinan di NTT sangat mungkin bisa ikut naik bila terjadi pelebaran inflasi akibat setelah penetapan harga BBM dari pemerintah pusat per 3 September 2022 lalu ini.
Baca Juga: Polda NTT Siap Bantu Pemerintah Perangi Stunting di NTT
Ia mengaku, Pemerintah Provinsi NTT jauh sebelum penetapan harga BBM telah melakukan berbagai pertemuan strategis dan membahas pengendalian inflasi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Hal tersebut memang penting dilakukan karena kini kenaikan harga BBM ini sudah terjadi dan tinggal implementasi pengendalian harga barang agar dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat.
Bila pendapatan masyarakat tetap atau tidak naik sedangkan harga kebutuhan pokok meningkatkan maka tentunya terjadi penurunan daya beli.
"Sederhananya, bila dengan Rp1000 bisa membeli dua barang, tetapi saat harga barangnya naik maka barang yang didapat berkurang dengan Rp1000 ini," tambah dia.
Baca Juga: Hasil Timbang Bulan Agustus, 5.280 Anak Kota Kupang Stunting
Menurutnya, Gubernur NTT sudah sangat mengantisipasi hal ini karena kebijakan ini akan berdampak luas ke sektor ekonomi dan kesejahteraan termasuk pada angka stunting.
Artikel Terkait
Produksi Rumah Kelor Semau Digunakan untuk Atasi Stunting di Sabu Raijua
Hasil Timbang Bulan Agustus, 5.280 Anak Kota Kupang Stunting
Polda NTT Siap Bantu Pemerintah Perangi Stunting di NTT