Sempat Tertunda Dua Kali, Jaksa Tuntut Kadis PUPR Kota Kupang 4 Tahun 6 Bulan

KUPANG, VICTORYNEWS - Sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan atau OTT dengan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Benyamin Hengki Ndapamerang kembali digelar, Selasa (1/11/2022).

Walaupun sempat tertunda dua kali, Jaksa akhirnya menuntut terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang dengan hukuman pidana selama 4 tahun dan 6 bulan kurungan.

Sidang dengan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang ini dipimpin oleh Hakim Ketua Sarlota Marselina Suek didampingi hakim anggota Yulius Eka Setiawan dan Mike Priyantini.

Baca Juga: Saksi Reza Mengaku Dihalangi Seorang Kombes untuk Melihat Jenazah Brigadir J

Sidang dengan agenda tuntutan JPU yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang itu, JPU menyatakan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang telah terbukti melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Jelang Piala Dunia 2022, Pemain Prancis Paul Pogba Alami Cedera Serius

Penuntut umum Herry C Franklim menyatakan terdakwa Benyamin Hengky Ndapamerang selaku Kepala Dinas PUPR Kota Kupang dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kurungan.

Selain pidana kurungan, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda senilai Rp200 juta atau subsidair 3 bulan kurungan.

Baca Juga: Walaupun Pedas, Cabai Mampu Menyembuhkan Jenis Penyakit ini!