Sempat Tertunda Dua Kali, Jaksa Tuntut Kadis PUPR Kota Kupang 4 Tahun 6 Bulan

- Selasa, 1 November 2022 | 17:21 WIB
Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Benyamin Hengky Ndapamerang sebelum ditahan oleh Kejati NTT.  (Dok. Humas Kejati NTT)
Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Benyamin Hengky Ndapamerang sebelum ditahan oleh Kejati NTT. (Dok. Humas Kejati NTT)

KUPANG, VICTORYNEWS - Sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan atau OTT dengan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Benyamin Hengki Ndapamerang kembali digelar, Selasa (1/11/2022).

Walaupun sempat tertunda dua kali, Jaksa akhirnya menuntut terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang dengan hukuman pidana selama 4 tahun dan 6 bulan kurungan.

Sidang dengan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang ini dipimpin oleh Hakim Ketua Sarlota Marselina Suek didampingi hakim anggota Yulius Eka Setiawan dan Mike Priyantini.

Baca Juga: Saksi Reza Mengaku Dihalangi Seorang Kombes untuk Melihat Jenazah Brigadir J

Sidang dengan agenda tuntutan JPU yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang itu, JPU menyatakan terdakwa Kepala Dinas PUPR Kota Kupang telah terbukti melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Jelang Piala Dunia 2022, Pemain Prancis Paul Pogba Alami Cedera Serius

Penuntut umum Herry C Franklim menyatakan terdakwa Benyamin Hengky Ndapamerang selaku Kepala Dinas PUPR Kota Kupang dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kurungan.

Selain pidana kurungan, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda senilai Rp200 juta atau subsidair 3 bulan kurungan.

Baca Juga: Walaupun Pedas, Cabai Mampu Menyembuhkan Jenis Penyakit ini!

Halaman:

Editor: Paschal Seran

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lowongan Kerja Bagi Lulusan S1, Lokasi Jakarta Barat

Kamis, 26 Januari 2023 | 08:33 WIB
X