Polemik Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Alor, Pakar HTN Undana Kupang : Jangan Proses DPRD Yang Kritis

- Sabtu, 3 Desember 2022 | 19:12 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Undana Kupang,Jhon Tuban Helan menilai alasan pemecatan terhadap Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek sangat tidak relevan. (Dokumentasi Pribadi).
Pakar Hukum Tata Negara Undana Kupang,Jhon Tuban Helan menilai alasan pemecatan terhadap Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek sangat tidak relevan. (Dokumentasi Pribadi).

KUPANG, VICTORYNEWS - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) , Jhon Tuban Helan menilai alasan pemberhentian terhadap Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek sangat tidak relevan.

Menurut Pakar Hukum Undana Kupang Jhon Tuban Helan, alasan pemberhentian Enny Anggrek sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor lantaran mengungkap dugaan kasus Korupsi di Alor dalam sebuah forum KPK itu tidak mendasar.

"Karena DPRD dalam Undang-undang MD3 itu baik anggota maupun ketua DPRD memiliki hak imunitas atau kekebalan dalam menyampaikan pendapat di forum sidang maupun luar sidang saat menjalankan fungsi pengawasan, sehingga alasan melanggar kode etik hanya karena mengungkap kasus korupsi itu tidak relevan," tegas Jhon saat dihubungi victorynews. Id, Sabtu,m (3/12/2022) siang.

Baca Juga: Polemik Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Alor, PDI Perjuangan : Badan Kehormatan Ini Hanya Dimanfaatkan

Lanjut Jhon, alasan pemberhentian Ketua DPRD Alor itu tidak mendasar. Karena, DPRD tidak boleh diproses hukum maupun proses kode etik oleh Badan Kehormatan saat menjalankan fungsi pengawasan.

Jika ada pernyataan dari DPRD terkait dugaan korupsi dalam sebuah proyek pembangunan, kata John, itu harusnya dipakai pemerintah sebagai bahan untuk mengevaluasi segala jenis pembangunan yang ada.

"Jangan proses DPRD yang kritis seperti itu, karena itu menjalankan fungsi pengawasannya. Pemerintah harus menjadikan itu bahan evaluasi," cetusnya.

Baca Juga: Netizen Wajib Tahu Lima Cara Mengecek Kendaraan Kena Tilang Elektronik Hanya Lewat HP

Kendati demikian, kata Dr. Jhon, secara substansi pemberhentian itu sudah sah. Namun, secara formal belum sahabat karena harus ada Surat Keputusan dari Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang memiliki kewenangan.

"Kita harus bedakan materil dan formil. Karena, secara materil memang sudah diproses dalam sidang paripurna tetapi dalam formil itu harus menunggu Surat keputusan dari Gubernur," tandas dosen Hukum Undana.

Halaman:

Editor: Polce Siga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rayakan HUT ke-42 Satpam, Begini Pesan Kapolda NTT

Senin, 30 Januari 2023 | 21:11 WIB

SIMAK! Ini Total Imigran yang Diawasi Rudenim Kupang

Senin, 30 Januari 2023 | 21:00 WIB
X