Akui Surat Imbauannya Meresahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Minta Maaf 

KUPANG, VICTORYNEWS - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumulia Djami mengakui surat imbauan yang dikeluarkannya tidak dibaca secara teliti sebelum ditandatangani.

Karena itu, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ia meminta maaf kepada kepolisian maupun masyarakat Kota Kupang karena redaksi kalimat dalam surat imbauannya telah meresahkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumulia Djami menyampaikan ini victorynews.id di ruangannya, Rabu (1/2/2023).

Baca Juga: Hoaks dan Meresahkan, Surat Imbauan Soal Penculikan Anak dari Kadis P dan K Kota Kupang Harus Ditarik

Ia mengaku surat imbauan itu dibuat pada tanggal 31 Januari 2023, hanya baru ditandatangani pada Rabu pagi 1 Februari 2023 pukul 9 pagi.

Dikatakan Dumul, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang harus ia akui surat itu benar dikeluarkan oleh dinas yang dipimpinnya dan yang menandatangani surat imbauan itu adalah dirinya. 

"Ternyata surat imbauan itu, ada kata-kata yang berbunyi marak terjadi aksi penculikan anak di wilayah Kota Kupang akhir-akhir ini ternyata keliru," ujar Dumul mengakui kekeliruannya.

Baca Juga: Cegah Aksi Penculikan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Keluarkan 4 Imbauan

Sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ia minta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, karena surat imbauan yang salah redaksi kalimat menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat. Permintaan maaf juga disampaikan kepada para guru dan siswa. 

Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga ia meminta maaf kepada kepolisian dalam hal ini Polda NTT dan Polresta Kupang Kota.

"Karena surat imbauan yang kami keluarkan meresahkan padahal tidak ada kasus penculikan anak. Sehingga patut kiranya saya meminta maaf," tandasnya.

Baca Juga: Ingin Rumah Tangga Bahagia? Lakukan Sejumlah Tips Berikut Ini

Ia mengaku koreksi yang dilakukans ejumlah pihak, termasuk pers, pihaknya siap meralat.

"Karena surat sebelum sampai ke meja kepala Dinas Pendidikan itu paling tidak ada paraf di Kabid dan Sekretaris. Tetapi saya tidak membaca lagi, namun sebagai Kepala Dinas tidak mau melempar kesalahan kepada siapa-siapa. Karena ini murni saya tidak membaca isi surat tersebut sebelum ditandatangani," akuinya.***