Lakmas Sebut Pelepasan IFT Oleh BNN Buat Kegaduhan Hukum

berbagi di:
screenshot_2020-06-24-21-21-50-87

Viktor Manbait

 

 

 

Gusty Amsikan

Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas), Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan dasar penangkapan, penggeledahan, penyitaan serta penahanan terhadap anggota DPRD TTU Irenius Fredik Taolin oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)  Kota Kupang yang diduga menggelar pesta narkoba jenis sabu bersama seorang perempuan bukan istri di Kota Kupang, Selasa (16/6).

Hal ini disampaikan Direktur Lakmas NTT, Victor Emanuel Manbait, melalui siaran Pers yang diterima VN, Rabu (24/6), di Kefamenanu.

Manbait mengatakan, berdasarkan keterangan BNN Kota Kupang dalam jumpa pers menyebutkan BNN Kota Kupang telah melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap anggota DPRD TTU IFT, pada sebuah hotel ternama di Kota Kupang yang diduga menggunakan narkoba bersama-sama dengan dengan seorang teman perempuannya.

Namun, setelah menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap IFT, BNN menyampaikan ke publik bahwa hasil tes urine IFT positif karena itu BNN mewajibkan IFT melakukan rehabilitasi medis narkoba. Sayangnya, BNN kota Kupang kemudian tidak melakukan proses hukum terhadap sang anggota DPRD TTU tersebut karena menurut BNN tidak cukup bukti sebagaimana yang di atur dalam pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika.

Menurut Manbait, BNN Kota Kupang tidak secara serta merta melakukan penggrebekan, penangkapan dan penahahan terhadap IFT, tanpa didukung dengan bukti awal yang cukup. Idealnya BNN telah mengamati, mengikuti dan mengawasi dengan cermat pergerakan yang bersangkutan dan diduga kuat adalah pemakai atau pengguna narkoba. Atau yang bersangkutan selama ini berhubungan pemakai, pengguna narkoba dan atau atau berhubungan dengan jaringan Narkoba.

Lanjut Manbait, BNN Kota Kupang bertindak berdasarkan informasi dan bukti yang cukup sebelum melakukan penggrebekan, penggeledahan dan penahanan terhadap anggota DPRD TTU IFT tersebut dikamar hotel yang privat itu . Dengan demikian, tindakan justicia tersebut dilakukan dengan sebuah petunjuk awal yang kuat.

Bahwa meskipun BNN kota Kupang menyatakan dengan tegas, hasil tes urine IFT mengandung zat narkoba dan merekomendasikan wajib rehabilitasi medis narkoba, namun BNN Kota tidak pernah menjelaskan ke publik, bagaimana proses sampai dilakukan penggrebekan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap IFT.

Bahkan, BNN Kota Kupang hingga menerbitkan surat perintah pelepasan, tak kunjung menginformasikan kepada publik, dalam penggeladahan itu, apa saja yang di temukan oleh BNN dalam kamar, selain anggota IFT bersama seorang teman perempuanya, sehingga kemudian BNN kota Kupang menyimpulkan tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum atas penggrebekan, penggeledahan dan penangkapan tersebut.

Bukankah dengan hasil tes urine mengandung narkoba dan direkomendasikan untuk melanjalani proses rehabiltasi medis. Dengan demikian BNN Kota Kupang telah “memvonis” bahwa IFT adalah pemakai Narkoba? Dan bukankan Pemakai narkoba otomatis dan pasti menyimpan narkobanya? Dan bukankan untuk membuktikan orang yang ditangkap, digeledah, ditahan dan diperiksan sebagai pemakai narkoba, sebagaimana di atur dalam pasal 112 atau pasal 127 UU Narkotika, harus di buktikan di pangadilan yang bersangkutan dipidana, denda atau menjalani rehabilitasi merupakan kewenangan hakim dalam memutuskan.

Oleh karenanya BNN kota harus menjelaskan dengan transparan ke publik peristiwa ini sehingga tidak menimbulkan kegamangan hukum di tengah masyakarat karena pada saat bersamaan, sedang berlangsung proses persidangan atas warga Negara Indonesia di Kota Kupang yang berjuang mempertahankan hidup dengan menggunakan narkoba sebagai obat untuk penyembuhan sakit yang diderita namun diproses hukum hingga ke pengadilan. (bev/ol)