Lawan Kekerasan Terhadap Anak, Save The Children-Pemkab Kupang Bentuk Gugus Tugas

berbagi di:
foto-hal-06-foto-master-kekerasan-terhadap-anak

 

(duduk ki-ka) Advocacy Coordinator Save The Children Benyamin Leu, Child Protection Advisor Save The Children Zubedy Koteng, PLT Kadis P2KB Kain Maus, Kadis Pendidikan Imanuel ME Buan, Asisten III Setda Kabupaten Kupang Victoria Kanahebi, (Plt) Camat Kupang Timur Selvie I Dami, dan Kanit PPA Polres Kupang Ipda Fridinari Kameo berpose bersama peserta usai acara pembukaan di Neo By Aston Kupang, kemarin. Foto: Pascal/VN

 

 

Pascal Seran

Lembaga Swadaya Masyarakat Save The Children menggandeng Pemkab Kupang membentuk gugus tugas untuk berperang melawan aksi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kupang. Lembaga yang beranggotakan berbagai stakeholders itu akan bekerja memfasilitasi berbagai stakeholders untuk memperkuat sitem perlindungan anak dan membuat berbagai kebijakan untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.

Hal itu diungkapkan Child Protection Advisor Save The Children Zubedy Koteng dalam acara Workshop Peran dan Fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten Kupang di Hotel Neo By Aston Kupang, kemarin.

Menurutnya, Save the Children sangat berkomitmen untuk mengupayakan kekuatan sisitem perlindungan anak melalui kebijakan dan aturan dalam pencegahan aksi kekerasan terhadap anak.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah membentuk gugus tugas di Kabupaten Kupang. Gugus tugas itu diharapkan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalam pencegahan aksi kekerasan terhadap anak.

“Kita berharap gugus tugas ini berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti PP2TPA, bisa menjalin hubungan dengan pemerintah dan unit layanan lainnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kekerasan terhadap anak masih merupakan masalah besar secara global. Penelitian “The Violence Free Schools (VFS)”
tahun 2016 menemukan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah adalah hal yang umum dan sering terjadi karena kurangnya kesadaran tentang pola pengajaran dan pengasuhan yang positif. Masalah ini juga dipengaruhi oleh ketiadaan sistem perlindungan anak di sekolah. Berdasarkan laporan “Global Report 2017: Ending Violence in Childhood” sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (violent discipline) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah yang mana juga menemukan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak adalah karena persepsi orangtua yang salah.

Orangtua menganggap tindakan kekerasan merupakan hal yang lumrah dan harus dilakukan oleh mereka guna mendisiplinkan anak.
Pemikiran semacam ini sama dengan budaya di NTT yang menganggap bahwa tindakan kekerasan merupakan hal yang wajar dan sudah semestinya dilakukan apabila ingin anak berhasil di kemudian hari.

Kekerasan terhadap anak akan berdampak pada learning outcome mereka. Ketidakmampuan tenaga pendidikan terhadap pendisiplinan yang positif akan sangat berdampak pada tingkat kenyamanan anak yang pada gilirannya akan berdampak pada prestasi mereka. Hasil penelitian (Baseline project School for Change) Save the Children bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana pada 56 Sekolah di wilayah Kabupaten Kupang 2019 hanya 7 persen guru yang mengajar dengan ramah.

Save the Children telah beroperasi di wilayah kabupaten Kupang sejak tahun 2018 melalui program School for Change yang fokus pada isu pendidikan dan Perlindungan Anak. Project ini diharapkan dapat mengintegrasikan kedua pendekatan ini di 56 SD di 7 Kecamatan di Kabupaten Kupang.

Dalam implementasinya, Save the Children berharap bisa mendorong segenap stakeholders kunci, baik di tingkat Sekolah, Desa maupun Kabupaten untuk menciptakan lingkungan sekolah dan komunitas yang aman bagi anak-anak sehingga mereka dapat belajar dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan learning outcome mereka.

Asisten III Setda Kabupaten Kupang Victoria Kanahebi saat membuka Workshop itu mengakui, untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap anak membutuhkan waktu dan kesabaran. Karena itu, perlu penerapan kedisiplinan di dalam keluarga. Dia berharap, kegiatan ini mampu menghasilkan kebijakan bagi penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kupang.

Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang yang juga Ketua Umum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan Kabupaten Kupang Imanuel ME Buan saat memperkenalkan gugus tugas itu menegaskan, tim gugus tugas itu akan memfasilitasi satuan pendidikan untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak; bekerja sama dengan jajaran pihak keamanan untuk melakukan sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak.

PLT Kadis P2KB Kabupaten Kupang Kain Maus mengatakan Kabupaten Kupang ditargetkan menjadi kabupaten layak anak. Usaha itu, kata dia, sedang dalam proses, dengan melakukan berbagai usaha, seperti pencegahan perkawinan anak, pembentukan lembaga pengasuh anak, perhatian terhadap perslinan difasilitas dengan bekerja sama dengan posyandu dan puskesmas, dan status gizi anak.
Kanit PPA Polres Kupang Ipda Fridinari Kameo mengajak masyarakat untuk siap menjadi saksi tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Kendala yang dihadapi anggota polisi, saat ini, salah satunya kurangnya saksi. Mereka mengaku takut menjadi saksi,” ujarnha.
Audiens dengan Kapolda
Advocacy Coordinator Sava The Children Benyamin Leu menambahkan, selain gugus tugas itu, pihaknya juga telah membentuk Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) NTT yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Untuk menyukseskan kegiatan itu, pihaknya beraudiens dengan Kapolda NTT Irjen Pol H Hamidin untuk mendiskusikan berbagai penanganan kasus kekerasan di NTT. Selain itu meminta kesediaan Kapolda menjadi narasumber pada Talkshow pada peluncuran PKTA.
pada kesempatan itu, Kapolda NTT Irjen Pol H Hamidin menegaskan bahwa berbagai persoalan kekerasan anak yang terjadi di NTT perlu kerja sama semua pihak untuk mengkaji akar masalahnya.

Selain itu, Jenderal Bintang Dua itu mengajak Aliansi PKTA untuk membuat Program ‘Mother School Without Borders’ atau mengalihkan
permainan-permainan anak terkini, seperti gadget ke permainan klasik, seperti layang-layang. Karena, menurutnya, salah satu penyebab kekerasan anak juga akibat penggunaan gadget yang tidak terkontrol. (cal/C-1)