Linda dan Hadmen Hadapi Dakwaan Korupsi ‘Jilid II’

berbagi di:
foto-hal-02-terdakwa-hadmen-puri-dan-linda-liudianto-mengikuti-sidang-dengan-agenda-pembacaan-dakwaan-kasus-kredit-fiktif-di-bank-ntt-rabu-26-2-nahor

 

 

 

Kekson Salukh

Setelah terjerat dalam kasus korupsi dana proyek NTT Fair, Linda Liudianto (kontraktor) dan Hadmen Puri (Dirut PT Cipta Eka Puri) kembali menghadapi dakwaan korupsi “julid II” yakni kasus korupsi penyaluran kredit Bank NTT.

Sidang perdana untuk dua orang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, kemarin, dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sama seperti empat mantan pejabat Bank NTT yang terjerat dalam kasus ini, Linda dan Hadmen juga didakwa dengan dakwaan berlapis.

Sidang dipimpin hakim Ketua Majelis Hakim Wari Juniati didampingi hakim anggota Ikrarniekha Elmayawati Fau dan Ibnu Kholik.
JPU Hendrik Tiip dalam dakwaannya menegaskan, perbuatan terdakwa Linda Liudianto dan Hadmen Puri melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP (dakwaan primer).

Dalam dakwaan subsider, JPU menerapkan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikorjo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Penasehat hukum Linda Liudianto, Edy Makandolu dalam sidang kemarin, menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Ia meminta majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sementara penasehat hukum Hadmen Puri, Fransisco Bernando Bessie mengaku mengajukan eksepsi lantaran tidak menerima dakwaan JPU terhadap kliennya.

“Kami ajukan eksepsi karena, bagi kami perkara (NTT Fair) belum berkekuatan hukum tetap,” ungkap Fransisco.

Sidang lanjutan kasus ini akan digelar pada Rabu (4/3) dengan agenda eksepsi dari terdakwa Hadmen Puri.

Dalam kasus ini, Linda Liudianto selaku Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri yang mengerjakan proyek NTT Fair, mengajukan pinjaman dana di Bank NTT KCU Kupang sebesar Rp5 miliar untuk kepentingan pembangunan Proyek NTT Fair, yang juga akhirnya bermasalah.

Dalam kasus NTT Fair, Linda divonis bersalah melakukan korupsi dan dihukum 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara, serta membayar kerugian negara Rp297 juta subsider 2 tahun penjara. Sedangkan Hadmen Puri divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara. (Mg-10/D-1)