LTI Akan Ambil Langkah Tegas Jika Aparat Tak Proses Hukum Penyebar Ajaran Khilafah

berbagi di:
img_20200601_210853

Adi Ndi’i

 

 

 

 

Yapi Manuleus

Organisasi Laskar Timor Indonesia(LTI) akan terus mengawal dan memantau proses kasus penyebaran ajaran khilafah yang dilakukan oleh Suryadi Koda.

“Kami dari LTI akan terus kawal dan pantau kasus ini. Jika aparat tidak lanjutkan proses hukum Suryadi maka bagi kami ini adalah pembiaraan terhadap upaya rongrongan terhadap Pancasila.┬áKami akan ambil tindakan sendiri yang menurut kami itu perlu guna memberikan efek jera bagi para perongrong Pancasila,” tegas Ketua LTI Adi Ndi’i saat dikonfirmasi VN Minggu (31/5).

Ia mengatakan LTI memiliki visi dan misi utama untuk berjuang menolak radikalisme dan mempertahankan Pancasila sebagai harga mati.

Ia berharap Suryadi yang adalah eks Ketua HTI NTT benar-benar diproses secara hukim.

“Tidak stop pada meterai 6000. Mengapa? Karena selain HTI dengan paham dan ideologi khilafah sudah dilarang resmi oleh pemerintah, tetapi yang terutama karena jelas-jelas ideologi khilafah yang mereka usung untuk menggantikan Pancasila bertentangn dengan UU yang berlaku di NKRI,” ujarnya.

Ia mengaku, tahun lalu LTI pernah membubarkan kegiatan mereka di wilayah Kelurahan TDM secara baik-baik dan mengajak Suryadi bersama teman-teman untuk kembali pada Pancasila.

“Ternyata dia terus berulah degan terus menyebarkan paham dan ideologi khilafah. Hal Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasya.

Ia sangat berharap pihak kepolisian benar-benar memproses Suryadi dan menjebloskannya ke dalam penjara.
Selain memberikan efek jera, juga membuktikan konsistensi aparat terhadap UU yg berlaku di negara Republik Indonesia.

“Di atas semua itu, yang paling utama adalah demi menegakkan ideologi Pancasila dan mempertahankan serta mencegah rongrongan dari pihak manapun, maka hukum harus ditegakkan. Kami juga minta setelah ini tidak ada lagi kelompok manapun di NTT khususnya dan di Indonesia pada umumnya menyebarkan ideologi yang bertentangan dgn pancasila,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim juga berharap agar pihak kepolisian bisa memproses kasus tersebut karena HTI dan ajaran khilafah sudah dihapus dari NKRI. (bev/ol)