Manipulasi Data BLT, Kades Kotafoun Harus Dibina

berbagi di:
screenshot_2020-05-11-18-45-04-51

 

 

 

 

Gusty Amsikan

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes telah meminta laporan Camat Biboki Anleu terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan warga penerima BLT Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kotafoun dan perangkatnya.

Semua desa di wilayah Kabupaten TTU harus membentuk relawan Covid-19 yang bertugas mendata semua penduduk secara baik. Aparat desa tidak diperbolehkan mendata sendiri dan secara diam-diam agar menghindari kesalahan dalam pendataan.

Hal tersebut disampaikan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, ketika dikonfirmasi VN via Whatsapp, Rabu (27/5) terkait aksi manipulasi data BLT yang diprakarsai Kades Kotafoun.

Fernandes mengatakan dirinya telah meminta laporan Camat Biboki Anleu terkait kasus pemalsuan tanda tangan warga penerima BLT Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kotafoun dan perangkatnya. Dalam laporan tersebut, camat menjelaskan Pemerintah Kecamatan bersama forkopincam telah melakukan pertemuan bersama perangkat dan masyarakat Desa Kotafoun.

Persoalan yang terjadi adalah adanya laporan masyarakat terhadap pemalsuan tanda tangan penerima BLT Desa Kotafoun.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada format yang diterima dari Dinas PMD berisi daftar penerima BLT yang ditandatangani oleh perangkat desa, padahal dana belum dicairkan dan SK kepala desa tentang penerima BLT belum ada. Pemerintah kecamatan berkesimpulan bahwa terjadi kekeliruan kepala desa dan perangkat desa dalam menerjemahkan format tersebut. Pasalnya, anggaran BLT belum dicairkan.

Dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah kesepakatan antara lain masyarakat menjamin situasi Kamtibmas di Desa Kotafoun berjalan aman. Pemerintah Desa akan tetap memproses pencairan BLT yang diawasi khusus oleh Pemerintah Kecamatan dan telah dilakukan validasi data. Kepala desa Kotafoun, Yohanes Vianey Manek juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan administrasi dan siap mempertanggungjawabkan kekeliruan tersebut.

“Saya sudah minta laporan Camat Biboki Anleu dan sudah ada penjelasan. Saya minta semua desa membentuk relawan Covid-19 agar tidak terjadi keleliruan seperti yang terjadi di Desa Kotafoun. Kepala Desa Kotafoun akan kita panggil dan beri pembinaan,”pungkasnya.

Terpisah, Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait mengatakan saat ini seharusnya masyarakat di setiap desa tidak perlu ada lagi merasa was-was seperti akan mendapat lotre atau tidak karena telah ada verifikasi data. Sayangnya, meski telah dilakukan verifikasi data untuk setiap jenis bantuan BLT, namun masyarakat masih saja was-was akan menerima atau tidak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tranparansi data setiap jenis bantuan yang akan diterima pada desa yang bersangkutan.

“Semua sepertinya dikeep sendiri dan masyarakat tidak boleh mengetahuinya dan hanya menanti saja. Seperti sistem lotre, dapat ya syukur, tidak dapat ya apes saja. Untuk itu, kita mendukung penuh agar setiap kepala desa mengumumkan setiap jenis bantuan yang diterima dengan nama dan jumlah penerimanya. Perlu juga adanya mekanisme pengumuman atas setiap jenis bantuan yang telah didistribusikan secara reguler paling tidak tiga hari setelah dilakukan distirbusi setiap jenis bantuan apakah bantuan langsung tunai atau bantuan dalam bentuk barang,” tambahnya. (bev/ol)