Mantan Kepala Bank NTT Cabang Surabaya Divonis 10 Tahun Penjara

berbagi di:
img-20201120-wa0019

 

 

Simon Selly

 

 

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kupang kembali menggelar sidang secara virtual dalam kasus dugaan penyaluran kredit modal usaha Bank NTT Kantor Cabang Kupang, Jumat (20/11) siang.

Didakus Leba yang merupakan mantan Kepala Bank NTT Cabang Surabaya, divonis selama 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit modal kerja dan investasi jangka panjang tahun 2018 lalu.

Vonis10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang dibacakan oleh majelis hakim Dju Jhonson Mira Mangngi. terdakwa dinilai bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Selain itu, terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda senilai Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, dalam perkara ini dua alasan dalam penuntutan yaitu hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Terdakwa secara sah bersama-sama, dan meyakinkan bersalah melalui tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primair,” ungkap majelis hakim.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa, barang bukti uang senilai Rp285 juta dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti rugi, dan masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya.

“Masa penahanan dari terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana sementara yang dijalani saat ini, dan biaya perkara diberikan kepada terdakwa senilai Rp500 juta,” ungkap Majelis hakim.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan adalah, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa juga mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

“Dalam persidang terdakwa bersikap sopan dan terdakwa juga menyesali semua perbuatannya,” ungkap majelis hakim.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menanggapi putusan majelis hakim itu, meminta waktu sebelum mengambil upaya pembelaan, saat ditanyakan oleh majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi.

“Kami masih pikir-pikir yang mulia.” Ungkap Freidom kuasa hukum terdakwa.

Hal serupa dikatakan oleh JPU Kejati NTT, Herry C. Franklin, atas pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim.

“Kami juga masih pikir-pikir yang mulia,” ungkap JPU Herry.

Dengan demikian majelis hakim menyampaikan, bahwa putusan yang diberikan disesuaikan pada waktu yang diberikan kurang lebih selama tujuh hari.

“Dengan demikian majelis hakim memberikan waktu tujuh hari dalam memberikan keberatan putusan sidang oleh kuasa hukum serta jaksa penuntut umum,” ungkap majelis hakim.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi, serta didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq.

Turut hadir JPU, Hendrik Tiip, Emerensi Jehamat dan Herry C. Franklin serta turut hadir kuasa hukum terdakwa, Marsel Radja dan Freidom Radja. (Yan/ol)