Mantan Wakil Wali Kota Kupang dan Anggota DPRD Kota Kupang Diperiksa Kejari Kota Kupang

berbagi di:
screenshot_2020-07-11-16-13-22-41

Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 

 

 

Yapi Manuleus

Puluhan anggota DRPD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dipanggil dan diperiksa Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Jumat (10/7).

Pemanggilan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengalihan aset pemerintah terhadap perorangan di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada periode tahun 2017 yang lalu.

Pantauan VN, sejumlah wakil rakyat yang diperiksa diantaranya Zeyto R Ratuarat, Christian Saeketu Baitanu, Yuvensius Tukung, Yapi Pingak, Nicky Ully, Daniel Hurek dan beberapa mantan anggota DPRD Kota Kupang lainnya.

Pemeriksaan dalam tiga sesi dengan jadwal pemeriksaan dimulai pukul 10.00 Wita.

Sesi pertama dilakukan pemeriksaan terhadap Zeyto dan Christian kemudian pada sesi kedua diantaranya Yuven dan anggota dewan lainnya. Pada sesi ketiga terlihat Daniel Hurek beserta anggotanya lainnya.

Kajari Kota Kupang Max Oder Sombu kepada media mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap karena masih banyak yang harus diperiksa.

Namun, ia belum bisa memberikan keterangan terkait pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Kupang tersebut.

“Saya belum bisa beri keterangan karena kasus ini masih berstatus penyelidikan, sehingga belum bisa memberikan keterangan apapun terkait kasus dugaan korupsi penguasaan aset negara oleh perorangan,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD kota Kupang Yuvensius Tukung mengaku keterangan yang diberikannya sesuai dengan surat petunjuk pengalihan aset tanah yang dihibahkan pada anggota DPRD Kota Kupang periode 2109-2024.

“Atas dasar surat itu saya hadir untuk memberikan keterangan, saya beranggapan hal itu merupakan langkah baik yang diambil Kejari Kota Kupang dan saya sangat mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Menurut Yuven, pertanyaan yang diajukan terkait menerima atau tidak, dan apakah sudah melalui ketentuan atau mekanisme serta apakah sudah ada proses sertifikat.

“Nah, saya ini kan terima surat penunjukan lokasi tanah tersebut dari Sekretaris Komisi I Ibu Dena yang saat ini sebagai Ketua Fraksi Demokrat, namun saya tidak mengurusnya. Lokasi tanahnya saja tidak tahu,” ujar Yuven.

Ia menjelaskan, saat pemeriksaan tersebut ada pertanyaan terkait lokasi tanah yang terdapat pada tiga wilayah yakni pada kawasan Sikumana, Kelapa Lima dan Fatukoa.

“Saya tidak tahu sama sekali, soal lokasinya dan bentuknya seperti apa, apalagi luasan tanah tersebut juga saya tidak hafal karena waktu itu hanya disodorkan saja namun saya tidak mengecek dan hanya menyimpan saja di rumah,” ungkapnya.

Yuven mengakui dokumen tersebut diberikan di Kantor DPRD Kota Kupang.

“Penyerahan dokumen tersebut dilakukan di tangga kantor oleh Sekretaris Komisi I waktu itu sambil mengatakan Pak ambil berkas ini. Saya juga memegang bukti serah terima berkas tersebut dan sebagaimana dalam berkas itu juga meminta kami untuk membayar uang sebesar Rp 200 ribu. Apakah uang tersebut untuk administrasi atau apa, saya juga tidak memberikan permintaan tersebut,” lanjut Yuven.

Sementara, Daniel Hurek usai pemeriksaan pukul 15.47 Wita kepada VN mengatakan, sebagai warga Indonesia yang baik, ia memenuhi panggilan.

“Kalau memang dipanggil kami pasti hadir, saya juga tidak sendiri melainkan beberapa rekan fraksi hari ini juga dipanggil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanggilan tersebut mengenai surat penunjukan tanah kapling kepada mereka.

“Saya hari ini dipanggil untuk mengklarifikasi saja terkait surat penunjukan tersebut. Saya juga sudah sampaikan keterangan kepada jaksa,” tambah mantan Wakil Wali Kota Kupang itu. (bev/ol)