Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK

berbagi di:
foto-hal-03-diskusi-ruu-kpk

Sejumlah anggota OKP dan LSM tampak serius menggelar diskusi bersama terkait Revisi RUU KPK di kantor Bengkel APPeK NTT, Rabu (11/9). Foto: Kekson Salukh/VN

 

 

Kekson Salukh

Menyikapi dinamika nasional terkait hak inisiatif DPR RI untuk melakukan revisi UU KPK, Gerakan Masyarakat Provinsi NTT menolak revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai sebagai upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Koordinator Lapangan Germas NTT, Tolak Revisi UU KPK, Primus Nahak menegaskan itu dalam diskusi bersama di kantor Bengkel APPeK NTT, Rabu (11/9).

Menurut Primus, dengan adanya paripurna penetapan tentang Revisi UU KPK oleh DPR RI pada tanggal 5 September 2019, di dalam penetapan tersebut esensinya ada upaya melemahkan peran KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ada banyak poin-poin Revisi UU KPK yang menurut kami sangat melemahkan KPK. Untuk itu, kami membentuk aliansi ini untuk menolak.” tandasnya.

Primus merincikan, 9 poin Revisi UU KPK yang sangat melemahkan KPK adalah terancamnya indepedensi KPK, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas KPK, sumber penyidik dan penyelidik dibatasi, harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung, masalah-masalah publik tidak jadi kriteria, meminta KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), wewenang supervisi KPK dipangkas dan kewenangan KPK dalam mengelola LHKPN dibatasi.

“Draf RUU KPK ini ada 9 poin yang sangat melemahkan KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Selama ini sesuai data yang ada KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 123 Kali, jumlah tersangka 432 orang yang didalamnya itu ada anggota DPR RI,” pungkasnya.

Primus menambahkan, Revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI hanya sebuah teknik untuk menjadi tameng pelindung dan sebagai bentuk ketakutan dari para anggota DPR RI terhadap lembaga pemberantasan korupsi itu.

“Tindak lanjut dari pertemuan hari ini akan dilakukan aksi tanda tangan petisi menolak revisi UU KPK yang melibatkan seluruh masyarakat NTT, khususnya masyarakat Kota Kupang, bersurat resmi ke presiden RI melalui kotak Pos 5000 dan aksi damai di kantor DPRD NTT,” tegasnya.

Semntara Ketua GMKI Cabang Kupang, Ferdinand Hambandina mempertanyakan alasan DPR RI melakukan revisi UU KPK untuk membentuk Dewan Pengawas KPK dari DPR RI.

“Kenapa DPR RI harus merevisi UU KPK, alasan apa yang harus mereka gunakan untuk melakukan revisi terhadap UU KPK. Atau jangan-jangan hanya sebuah kongkalikong untuk melemahkan KPK?,” ungkapnya.

Lanjut Kecab GMKI Kupang itu, pada prinsipnya GMKI secara organisatoris dari pusat sampai daerah menolak Revisi UU KPK. GMKI tetap berdiri untuk menyelamatkan KPK.

“Pada prinsipnya kita menolak revisi UU KPK. Kita juga harus melihat Capim Komisioner KPK yang sampai hari ini belum lengkapi berkas. Lembaga KPK tidak boleh dinahkodai oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas,” ujarnya.

Ketua Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Kupang, Norbertus Kehi Bria mengungkapkan, hal yang sama untuk menolak Revisi UU KPK karena banyak poin yang dibuat DPR RI untuk melemahkan KPK.

“Ada beberapa pernyataan anggota DPR RI yang sudah secara terang-terangan mengaku bahwa lembaga penegak hukum yang kuat harus dilemahkan. Ini sudah sangat jelas ada tendensi dari anggota DPR RI. Permahi Kupang tetap menolak ini. Revisi UU dalam konteks hukum itu perlu, namun harus menguatkan bukan melemahkan.” tegasnya.

Berikut nama-nama ormas yang bergabung dalam Gerakan Masyarakat NTT Menolak Revisi UU KPK yaitu; GMKI Cabang Kupang, LMND Kota Kupang, Permahi Cabang Kupang, Ikmaban TTS, BEM PT Undana, Pemerhati Hukum Kupang, FSFM TTS, HMPCK Kupang, Gema NTT, CIS Timor, Bengkel APPeK dan GMNI Cabang Kupang.

Adapun tuntutan yang disepakati pada pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wita sampai 19.00 Wita yakni, Menolak Revisi UU KPK, Mendesak Jokowi untuk tidak menandatangan Revisi UU KPK, Mendesak Presiden Jokowi segera menyiapkan Peraturan Pemerintah Penganti UU KPK, Meminta kepada DPR RI untuk segera menarik kembali hasil Revisi RUU KPK, karena DPR telah terbukti melanggar mekanisme pembuatan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tidak ada public hearing).

Selanjutnya, Menghimbau kepada semua elemen masyarakat sipil untuk mendukung penolakan Revisi UU KPK, Meminta DPRD NTT, DPRD Kabupaten/Kota di NTT dan anggota DPR RI dapil NTT untuk menolak revisi UU KPK dan Menyatakan ketidakpercayaan kepada seluruh anggota DPR RI periode 2014-2019 yang telah memaksakan kehendak untuk melakukan revisi UU KPK. (mg-10/R-4)